Pertemuan Partai Ummat dan Ketua KPU Menyisakan Tanda Tanya, Ridho Rahmadi: Kami Bicarakan...
Ketua Umum Partai Ummat, Ridho Rahmadi mengungkap isi dari pertemuannya dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy'ari, yang mengundang perhatian tokoh-tokoh partai politik peserta pemilu lainnya.
Dalam pertemuan tersebut, Ridho mengaku pertemuan dengan Hasyim dilakukan atas permintaannya. Pada saat pertemuan itu berlangsung, kata Ridho, Partai Ummat berada dalam koridor sebagai peserta pemilu.
Baca Juga: Sikap Amien Rais Mulai Melunak Dengar Hasil Mediasi Partai Ummat dengan KPU
Dengan begitu, Ridho menilai pertemuannya dengan Hasyim adalah hal yang sangat umum pada setiap level bernegara. Dia juga menegaskan, pertemuan tersebut hanya sebatas kunjungan biasa.
"Hal yang sangat-sangat umum pada setiap level bernegara, dari mulai (KPU) daerah, provinsi, bahkan hingga pusat dilakukan," papar Ridho dalam konferensi persnya yang diikuti secara virtual, Jakarta, Selasa (20/12/22).
Selain itu, Ridho juga mengaku menyampaikan beberapa kendala lapangan yang dihadapi Partai Ummat. Selain itu juga dia menyebut, memberikan laporan dari wilayah, di mana partainya dinyatakan tidak memenuhi syarat verifikasi faktual sebagai peserta pemilu.
"Dalam kesempatan itu, kita ingin menyampaikan kendala di dua wilayah tersebut, laporan-laporan dari wilayah dan daerah kita sampaikan," terangnya.
Baca Juga: IKN Dinilai Cuma Angan-angan Belaka, Kinerja Menterinya Jokowi Disorot Tajam: Lebih Banyak Candanya!
Sebagaimana diketahui, Ketua KPU, Hasyim Asy'ari, dan Ketua Umum Partai Ummat, Ridho Rahmadi, telah bertemu secara empat mata pada hari-hari sebelum ditetapkannya partai politik peserta Pemilu 2024.
Pertemuan tersebut menjadi sorotan sejumlah pihak, diantaranya Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, yang meminta Hasyim menjelaskan tentang pertemuannya dengan Partai Ummat.
Baca Juga: Dengar Keputusan KPU Buat Partai Ummat Usai Mediasi, Amien Rais: Saya Hampir Menangis
Mardani menilai, pertemuan Hasyim bersama Ridho tidak etis. Pasalnya, dia menyebut tidak ada transparansi terkait pembicaraan dalam pertemuan tersebut.
Baca Juga: Nilai Lebih Enak Tinggali Colomadu, Gibran Buka Suara Kenapa Jokowi Tak Memilih IKN: Kalau Lapar...
"Ini perlu klarifikasi. Pertemuan privat saja sudah tidak etis. Bertemu dengan parpol boleh saja. Tapi, buat transparan dan jangan sendiri. Meski ada pihak lain yang ikut," kata Mardani dikutip dari akun Twitter resminya, Jum'at (16/12/22).
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Andi Hidayat
Editor: Aldi Ginastiar
Tag Terkait: