Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Ketum PBNU Sebut Jangan Gunakan Rumah Ibadah Sebagai Tempat Kampanye, Sindir Anies Baswedan?

        Ketum PBNU Sebut Jangan Gunakan Rumah Ibadah Sebagai Tempat Kampanye, Sindir Anies Baswedan? Kredit Foto: Sufri Yuliardi
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya selaku Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengimbau semua pihak agar tidak berpolitik dan berkampanye di rumah ibadah. 

        Gus Yahya mengungkapkan, kegiatan kampanye politik di tempat ibadah merupakan langkah yang berbahaya. 

        "Ini berbahaya, kampanye di tempat ibadah itu berbahaya sekali. Tolong jangan, jangan dilakukan, tolong jangan dilakukan," kata Gus Yahya di Kantor PBNU, Jakarta, Rabu (4/1/2022). 

        Baca Juga: Buzzer Auto Mingkem! Pakar Unair Tegaskan Anies Baswedan Tak Lakukan Curi Start Kampanye!

        Pasalnya, menurut dia, kegiatan kampanye di tempat ibadah berpotensi melahirkan politik identitas. 

        Meski begitu, dirinya tidak mempersilahkan semua pihak berlomba-lomba mencari kemenangan dalam gelaran Pemilu 2024. Akan tetapi, jangan gunakan rumah ibadah sebagai tempat kampanye. 

        "Mari kita jangan ikut-ikutan. Mau menang tapi jangan pakai cara itu," ujar Gus Yahya.

        Pernyataan ini seolah bertentangan dengan langkah bakal calon presiden (bacapres) dari Partai Nasdem, Anies Baswedan.

        Sebelumnya, Aliansi Pemuda Cinta Demokrasi (APCD) turut melayangkan protes berkenaan dengan kegiatan Anies. 

        Baca Juga: Minta Restu Maju Pilpres 2024 pada Ulama dan Kiai Jawa Timur, Rocky: Nggak Usah Tegur Pak Prabowo Mencuri Start Kampanye

        Menurut kelompok ini, mantan Gubernur DKI Jakarta itu sudah melanggar UU No 7 Tahun 2007 tentang pemilu. Anies juga dianggap memanfaatkan rumah ibadah sebagai sarana untuk melancarkan kampanye identitas.

        "Apabila Bawaslu tidak mengambil tindakan tegas terhadap penggunaan tempat ibadah sebagai sarana kampanye, maka Kami akan mengerahkan massa dalam jumlah yang lebih besar untuk melakukan aksi unjuk rasa dan Bawaslu RI harus bertanggungjawab jika terjadi bentrokan antar pendukung di lapangan,” sebut koordinator APCD, Husni Jabal awal Desember lalu.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Sabrina Mulia Rhamadanty

        Bagikan Artikel: