Lakukan Upaya Paksa Penangkapan Terhadap Lukas Enembe, KPK Jamin Sesuai Prosedur: Kami Pastikan Pemenuhan Hak Pribadi Tersangka

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan upaya paksa penangkapan terhadap Gubernur Papua, Lukas Enembe (LE). Penangkapan ini terkait kegiatan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi berupa pemberian hadiah atau janji pada proyek pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua.

Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan bahwa dalam proses penangkapan tersebut berjalan sesuai prosedur dengan dukungan Brimob Polda Papua. LE sendiri disebut koperatif saat dilakukan penangkapan.

“Dalam prosesnya Tersangka LE kooperatif dan saat ini dalam perjalanan menuju Jakarta,” kata Ali sebagaimana dalam keterangan resmi yang diterima, Selasa (10/1/23).

Baca Juga: Diduga Ngotot Kejar Anies Baswedan Soal Formula E, Rocky Gerung Kasih Pesan Nggak Main-main ke Firli Bahuri: Sebelum Dibully, Lebih Baik...

KPK memastikan kegiatan penangkapan ini bertujuan untuk efektivitas penanganan perkara tindak pidana korupsi dengan tetap berpedoman pada azas hukum yang berlaku dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM).

“Penyidikan perkara ini sepenuhnya berdasarkan ketentuan yang berlaku, menjunjung tinggi HAM dan pemenuhan hak-hak pribadi tersangka, serta kami pastikan tidak ada kepentingan lainnya selain penegakkan hukum,” ujar Ali.

Dalam perkara ini, Tersangka LE dan RL selaku pihak swasta/Direktur PT TBP diduga telah melakukan kesepakatan pembagian fee proyek dalam beberapa pengadaan proyek pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua.

Selain itu, Tersangka LE juga diduga menerima pemberian lain sebagai gratifikasi hingga berjumlah miliaran rupiah. KPK berkomitmen untuk menangani dugaan tindak pidana korupsi di Papua ini hingga tuntas.

Baca Juga: Geger! Refly Harun Nggak Setuju Ganjar Pranowo Disebut Lakukan Politik Uang Soal Relawan Bagi-bagi Sembako: Suka-suka Dia! Tapi....

Hal itu sebagai wujud bahwa pemberantasan korupsi KPK adalah untuk mendorong kemajuan masyarakat Papua yang sejahtera dan bersih dari korupsi. Sebab, korupsi telah memberikan dampak buruk yang nyata bagi kondisi perekonomian dan sosial masyarakatnya.