Sinergikan Sri Mulyani Hingga Moeldoko, Wapres Ma'ruf Amin Kejar Target Pembangunan MPP di Indonesia

Dalam mempercepat pembangunan Mall Pelayanan Publik ( MPP) berbasis digital, Wakil Presiden RI (Wapres) Ma'ruf Amin mengadakan rapat koordinasi terkait Komisi Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional di Istana Wapres, Jakarta Pusat, Kamis (12/1/2023).

Rapat koordinasi ini juga dihadiri diantaranya Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkoinfo) Jhonny G Plate, Wamen BUMN Pahala Nugraha Mansury , Wamendagri John Wempi Wetipo.

Baca Juga: Maruf Amin: Pesantren Harus jadi Pusat Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Wapres mengatakan pemerintah menargetkan pembangunan MPP sebanyak 514 MPP di kabupaten kota di Indonesia. Namun saat ini sampai akhir Desember tahun 2022, MPP baru terbangun 103 atau 20%.

"Seperti diketahui bahwa sampai akhir Desember 2022 telah berdiri 103 MPP 20% dari 514 kabupaten kota di Indonesia," jelas Wapres.

Wapres menargetkan pada tahun 2024 harus mencapai 100% atau 411 MPP yang telah tersebar di kabupaten kota. Terlebih tahun ini telah masuk ke dalam tahun politik yang menyedot banyak energi pemerintah daerah khususnya.

"Pekerjaan rumah (PR) kita 411 MPP yang harus kita buat karena target kita di 2024 itu sudah 100% MPP," ujarnya.

Baca Juga: Ganjar dan Puan Kena Getahnya, Loyalis Jokowi Sudah Murka Sama Megawati: Saya Tak Akan Memilih PDIP!

Menurutnya, rapat koordinasi ini merupakan upaya pemerintah menentukan langkah kongkrit dalam mempercepat pembentukan MPP khususnya pembangunan MPP digital. Selain itu, Selain itu menentukan trobosan untuk mengatasi kendala baik di level pusat dan daerah.

"Untuk mengatasi kendala yang dihadapi baik di level pusat, daerah terkait juga kekurangan talenta sistem digital di daerah, masih banyak yang belum terisi," ucap Wapres.

Baca Juga: Kian Keras Kritik Anies, Motif Fahri Hamzah Cs Dibaca Habis: Lihat Aja Petinggi Partai Gelora...

Wapres menegaskan, pembangunan MPP digital yang berbasis teknologi informasi mesti menjadi tulang punggung pelayanan masyarakat. Selain MPP digital dapat menghemat anggaran dan sejalan dengan Perpres 132 Tahun 2022 tentang arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik ini juga penerapan dari pada SPBN.

Baca Juga: Ikuti Instruksi Jokowi, Mendagri Tito Beberkan Manuver Kemendagri Guna Sukseskan Pemilu 2024

"Ini komitmen pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang terbaik dan meningkatkan iklim investasi," tegasnya.