Sebut Masa Depan Santri Suram di Pemilu, Cak Imin Minta Ulama Buatkan Fatwa: Hukumnya Menerima...

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar, menyebut bahwa masa depan santri akan suram dalam kontestasi pemilihan legislatif (pileg) di tahun 2024 nanti. Pasalnya, dia menilai modal yang dibutuhkan untuk menjadi calon legislatif sangat tinggi.

Dengan begitu, pria yang akrab disapa Cak Imin itu mengatakan, masa depan santri agak suram untuk dapat hadir di parlemen sebagai wakil rakyat.

Baca Juga: Koalisi Gerindra dan PKB Masih Belum Juga Deklarasikan Capres, Sufmi Dasco: Ini Bukan Deadlock!

"Karena santri-santri modalnya cekak, karena untuk kompetisi pileg modalnya harus besar," kata Cak Imin dalam pidatonya di pembukaan Ijtima Ulama Nusantara di Hotel Milenium, Jakarta, Jumat (13/1/2023).

"Kalau berpikir pesimistis, nampaknya masa depan agak suram untuk santri kita untuk hadir di parlemen," tambahnya.

Dia menegaskan, praktik money politics bisa merusak sendi-sendi demokrasi Indonesia. Selain itu, hasil dari pada pemilu yang dilakukan dengan money politics akan mencederai demokrasi nasional.

Oleh sebab itu, Cak Imin menyebut hanya ada satu cara untuk mempermudah para santri bisa mengikuti kompetisi politik di tahun 2024, yakni meminimalkan potensi adanya money politics dalam proses pemilihan.

Dia menilai, hal tersebut akan efektif dalam meraup suara masyarakat. Pasalnya, Cak Imin menyebut bahwa pemilih PKB memiliki loyalitas yang tinggi. "Loyalitas pendukung itu menjadi kebutuhan yang sangat nyata," tegasnya.

Dia juga meminta kepada para kiai untuk mengeluarkan fatwa haram pada setiap praktik money politics dalam gelaran pemilu 2024 nanti. Dia juga meminta agar para kiai bisa memberikan doa restunya dalam Ijtima Ulama Nusantara yang rencananya digelar hingga hari Minggu nanti.

"Harapan kami, doa restu, tausyiah, fatwa yang harus ditegaskan, terutama mohon fatwa dalam Ijtima Ulama Nusantara ini agar meneguhkan kembali hukumnya menerima amplop dalam menentukan pilihan," katanya.

Baca Juga: Tepis Isu Pecah Kongsi, Prabowo Subianto Sebut Perumusan Cawapres akan Dilakukan Bareng PKB

"Penegasan terutama terhadap mubaligh-mubaligh secara lebih intensif menyampaikan kepada publik jemaah, kepada seluruh umat dan masyarakat bahwa hak pilih jauh lebih mahal dibandingkan transaksi pragmatis yang ada," pungkasnya.

PKB