Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        DIY Dinyatakan Daerah Ramah Perempuan dan Layak Anak, Menteri PPPA Beri Apresiasi Gubernur Jogja

        DIY Dinyatakan Daerah Ramah Perempuan dan Layak Anak, Menteri PPPA Beri Apresiasi Gubernur Jogja Kredit Foto: KemenPPPA
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga, memberikan penghargaan Daerah Ramah Perempuan dan Layak Anak (DRPLA) kepada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Kabupaten Sleman.

        Menteri PPPA menyampaikan, penghargaan DRPLA merupakan bentuk apresiasi Kemen-PPPA atas komitmen daerah dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan, pemberdayaan dan perlindungan hak perempuan, serta perlindungan anak.

        Baca Juga: Kawal Kasus Kekerasan Seksual di KemenKopUKM, Menteri PPPA Berharap Tidak Akan Terulang Lagi

        "Kami mengapresiasi komitmen Gubernur DIY beserta jajaran dalam hal pemberdayaan dan perlindungan hak perempuan, pemenuhan hak anak, dan perlindungan khusus anak. DIY jadi satu-satunya provinsi yang meraih predikat DRPLA, sedangkan Kabupaten Sleman menjadi satu-satunya kabupaten yang meraih penghargaan DRPLA 2022," tutur Menteri PPPA, dikutip dari siaran persnya, Jumat (27/1).

        Hal itu disampaikan Bintang dalam acara penyerahan penghargaan DRPLA yang dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Tahun 2022 Pemprov DIY di Kepatihan Yogyakarta, Kamis (26/1/2023).

        Dalam mewujudkan DRPLA, beberapa indikator terkait perempuan dan anak harus dipenuhi. Indikator tersebut ialah IPM (Indeks Pembangunan Manusia), IPG (Indeks Pembangunan Gender), IDG (Indeks Pemberdayaan Gender), dan IPA (Indeks Perlindungan Anak).

        Selain itu, Bintang menjelaskan, hasil evaluasi pembangunan pemberdayaan dan perlindungan hak perempuan melalui penghargaan APE (Anugerah Parahita Ekapraya), dan hasil evaluasi pembangunan perlindungan anak melalui penghargaan KLA (Kabupaten/Kota Layak Anak) juga turut menjadi penentu sejauh mana daerah tersebut berkomitmen.

        Ia pun berharap prestasi yang berhasil diraih Provinsi DIY dan Kabupaten Sleman dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi Provinsi dan Kabupaten/Kota lainnya dalam mewujudkan DRPLA. "Ke depan kami menunggu inovasi-inovasi, baik melalui program, kebijakan dan penganggaran untuk anak dan perempuan yang ada di Provinsi DIY dan Kabupaten Sleman," ungkap Menteri PPPA.

        Pada kesempatan tersebut, Menteri PPPA turut mengapresiasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes-PDTT) yang telah bersinergi dengan Kemen-PPPA dalam menginisiasi program Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) sejak tahun 2021.

        Melalui pemberdayaan masyarakat di level pemerintahan terkecil, yakni pedesaan, diharapkan kemajuan sistem pembangunan yang ditujukan untuk mewujudkan kesetaraan gender, meningkatkan kualitas hidup perempuan, serta menjamin perlindungan hak perempuan dan anak dapat dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan.

        Baca Juga: KemenPPPA Berang, Oknum Kepala Sekolah Tega Cabuli Tiga Siswi SD di Banyuwangi

        Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X, mengapresiasi Kemen-PPPA dalam mendorong pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat provinsi dan kabupaten/kota melalui penghargaan DRPLA. Penghargaan tersebut akan menjadi semangat bagi Provinsi DIY dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak, pemberdayaan dan perlindungan hak perempuan, serta perlindungan khusus dan pemenuhan hak anak.

        "Pengarusutamaan gender di Provinsi DIY telah dilaksanakan salah satunya melalui penetapan ASN perempuan sebagai pimpinan tinggi. Perempuan di DIY sebagai kepala Organisasi Perangkat Daerah, Kepala Biro maupun Staf Ahli terdiri dari 13 orang dari 37 jabatan," jelas Sri Sultan.

        Merespons hal tersebut, Menteri PPPA mengapresiasi capaian Provinsi DIY yang berhasil mendorong pemimpin perempuan di lingkungan pemerintahan. Melalui wadah Ikatan Pimpinan Tinggi Perempuan Indonesia (PIMTI) sebagai wadah bagi Eselon 1 dan 2 lintas Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, diharapkan para pemimpin perempuan di pemerintahan dapat melakukan sinergi dan kolaborasi untuk menyelesaikan permasalahan perempuan dan anak yang tersebar di berbagai sektor.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Rena Laila Wuri
        Editor: Puri Mei Setyaningrum

        Bagikan Artikel: