Dana Bansos Rp412 Miliar Diblokir Sri Mulyani, Mensos Risma Curhat ke DPR RI

Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengeluhkan adanya anggaran bantuan sosial (bansos) senilai Rp412 miliar yang hingga kini masih diblokir oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Hal ini disampaikan Risma, sapaannya, dalam rapat kerja dengan Komisi VIII di Gedung DPR, Senayan, Rabu (8/2/2023).

Adapun, Kementerian Sosial (Kemensos) memiliki pagu anggaran 2023 sebesar Rp78,1 triliun yang telah disetujui oleh Kemenkeu.

Baca Juga: Mensos Risma Tegaskan Calon Penghuni Rusun Pangudi Luhur Tak Boleh Jual Unitnya: Jangan Tergoda!

"Anggaran 2023 jadi ini turun sekitar Rp300 miliar. Kemudian ini diblokir Rp412 miliar sendiri, sudah diblokir di awal," kata Risma di Jakarta, Rabu (8/2/2023).

Risma menyebut anggaran sudah disetujui DPR seharusnya langsung dicairkan oleh Kemenkeu. Padahal, dana yang diblokir itu termasuk untuk pemenuhan bantuan sosial (bansos).

"Saya sudah sampaikan ke Bu Menkeu (Sri Mulyani). Bu, kalau sudah disetujui DPR mestinya kan kita bisa jalan ini termasuk bansos, lho. Kami diblokir Rp400 miliar ini," ujarnya.

Baca Juga: Relokasi Pemulung di Kolong Jembatan ke Rusun Pangudi Luhur, Mensos: Masih Boleh Pulung Sampah!

Risma menjelaskan, pada tahun 2022 kemarin, dana Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA) misalnya yang baru dibuka Oktober. Dengan waktu yang terbatas hal ini membuat realisasinya menjadi rendah.

"Jadi karena itu kami minta dari awal untuk bisa dibuka di awal, karena berat. Yang pertama kalau waktunya mendesak petugas kita juga terbatas, sehingga PENA ini sangat rendah (realisasi) padahal kita udah tiap hari sampai jam 3 pagi," ujarnya.

Sebelumnya, Risma menyampaikan kinerja anggaran Kemensos. Pada tahun 2022, anggaran Kemensos mencapai Rp97.928.061.416.000. 

Kinerja yang baik berhasil mencatatkan penyerapan sebesar Rp96.534.397.587.261 atau 98,58 persen. Risma menjelaskan anggaran tersebut digunakan untuk pos belanja pegawai, belanja barang, belanja bantuan sosial, dan belanja modal.

Baca Juga: Mensos Risma: Banyak Warga Tak Terdaftar Bansos karena Tidak Punya Tempat Tinggal Tetap!

Untuk pos belanja pegawai terealisasi sebesar Rp428.746.038.370 atau 91,52 persen dari pagu Rp468.493.079.000. Realisasi belanja barang sebesar Rp4.062.376.304.851 atau 96,55 persen dari pagu Rp4.207.499.366.000.

"Untuk belanja bantuan sosial, realisasinya sebesar Rp91.884.679.114.935 atau 98,71 persen dari pagu Rp93.086.716.563.000, dan belanja modal sebesar Rp158.596.129.105 atau 99,93 persen dari pagu Rp165.352.408.000," ucap Mensos.

Mensos Risma menyampaikan alasan adanya perbedaan antara data anggaran bansos 2022 yang ia paparkan dengan yang disebutkan Ketua Komisi VIII DPR Ashabul Kahfi sebesar Rp78 triliun.

Baca Juga: Realisasi Anggaran Kemensos Capai 98,58 Persen, Komisi VIII Beri Apresiasi dan Penguatan Dukungan

"Berbeda dari data Rp78 triliun karena ada bantuan tambahan untuk BLT minyak goreng dan BLT BBM pada 2022," jelas Mensos Risma.

Untuk program PENA, realisasi telah mencapai Rp26,68 miliar atau 52,31 persen dari pagu sebesar Rp51 miliar. Hal ini terjadi karena tenggang waktu pelaksanaan program di penghujung tahun.