Program Hilirisasi Dinilai Tak Punya Grand Design yang Jelas

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor (FEM) IPB Profesor Didin S Damanhuri menilai bahwa program hilirisasi yang dilakukan oleh pemerintah tidak memiliki tujuan yang jelas untuk kesejahterahaan rakyat.

Pasalnya dengan adanya program hilirisasi seperti di nikel, bahan tersebut dipaksa untuk diolah di dalam negeri. Namun, ia mempertanyakan terkait kesiapan dari industri baterai yang merupakan produk jadi dari nikel tersebut.

"Seperti nikel yang dilarang untuk bahan baku baterai, tetapi apakah industri baterainya sudah siap di Indonesia?" ujar Didin dikutip dari akun YouTube PAKTA Channel, Rabu (1/3/2023).

Baca Juga: China Sudah Kuasai 95 Persen Tambang Nikel Indonesia, Presiden Jokowi Baru Sadar Sekarang 

Didin mengatakan, berdasarkan data yang ada bahwa beberapa tambang nikel di Indonesia sebagiannya sudah dimiliki oleh perusahaan asal China. Menurutnya, hal tersebut menggambarkan pemerintah tidak memiliki grand design terkait hilirisasi untuk rakyat Indonesia. 

"Jadi tidak ada semacam grand design roadmap-nya seperti apa lalu siapa yang nanti menguasai pelaku hilirisasi itu," ujarnya. 

Ia mempertanyakan jika perusahaan nikel tersebut dikuasai oleh China lalu Indonesia akan mendapatkan apa. Didin mencontohkan seperti yang terjadi di Morowali di mana tambang yang awalnya dikuasai oleh PT Antam dibiarkan ilegal, lalu dijual ke China dengan harga murah.

"Hilirisasi ini kurang grand design supaya hilirisasi ini sebesar-besarnya digunakan untuk kemakmuran rakyat," ucapnya.

Lanjutnya, seharusnya yang dilakukan oleh pemerintah dalam hilirisasi dengan mempertimbangkan siapa pemain dari industri hilirisasi tersebut, dan juga memikirkan terkait transfer teknologi yang belum dikuasai dari asing ke nasional.

"Bagaimana dia menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya kepada Indonesia bukan kepada tenaga kerja asing, dan kemudian betul-betul nanti tercapai sumbangan industri manufkatur pada PDB," ungkapnya.