Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Sengketa Plumpang Sedang Diurus Wakilnya Jokowi, Luhut Mending Jaga Ucapannya Sendiri: Jangan Membuat Bingung...

        Sengketa Plumpang Sedang Diurus Wakilnya Jokowi, Luhut Mending Jaga Ucapannya Sendiri: Jangan Membuat Bingung... Kredit Foto: DPR
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Elite Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mulyanto menyoroti simpang siurnya solusi yang akan digunakan untuk menyelesaikan Sengketa Plumpang.

        Simpang siur ini sendiri terjadi karena adanya perbedaan pendapat antara Luhut Binsar Pandjaitan dengan Ma'ruf Amin dan Erick Thohir.

        Baca Juga: Ledakan Sempurna, Kesalahan Jokowi Hingga Anies Baswedan Jadi Penyebab Tragedi Kebakaran Plumpang

        Keduanya berbeda haluan terkait dengan jalur mana yang harus ditempuh dan dijadikan solusi untuk masalah penting ini.

        Sikap resmi pemerintah terhadap para korban harus ditentukan terlebih dahulu sebelum diumumkan kepada publik.

        "Jangan seperti sekarang dimana pernyataan wapres dan Menko Marves bertolak belakang," ujar Mulyanto melalui siaran persnya kemarin.

        Sementara itu, beberapa hari sebelumnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, didampingi Menteri BUMN Eric Tohir, mengatakan bahwa shelter Pertamina akan direlokasi ke lahan milik Pelindo.

        Baca Juga: Kubu Grace Natalie Tak Dukung Anies Baswedan, NasDem Cs Justru Diuntungkan: Risiko Bubarnya Relawan, Hilang!

        Menurut Mulyanto, perbedaan sikap ini membingungkan warga terdampak. Oleh karena itu, anggota Fraksi PKS ini meminta Menko Maritim untuk berhenti berbicara mengenai isu-isu yang tidak berada dalam lingkup kementeriannya.

        Lebih jauh lagi, pernyataannya tersebut telah bertentangan dengan instruksi Wakil Presiden, Maruf Amin.

        Baca Juga: Isu Jokowi 'Menjual' Indonesia, Pendukung Anies Baswedan Murka: Semua Bisa, Asal Miliki Uang...

        Sebelumnya, Menko Luhut meminta Pertamina untuk merelokasi masyarakat yang tinggal di sekitar depo Plumpang, apapun yang terjadi.

        Baca Juga: Ayah Mario Dandy Effect Menguliti Rezim Jokowi, Meroketnya Utang Indonesia Disoroti: Rp7.800 Triliun

        Lahan yang masih dalam sengketa itu diakui sebagai milik pemerintah. Luhut bahkan meminta agar pihak yang memberikan izin tinggal kepada masyarakat bertanggung jawab.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Aldi Ginastiar

        Bagikan Artikel: