Roadshow Perangi Stunting, Menko PMK Ingatkan Pengukuran Balita Harus di Atas 90 Persen

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengapresiasi inovasi yang telah dilakukan oleh Pemprov Maluku. Diharapkan Kabupaten/Kota dapat terus berkolaborasi dalam mengentaskan stunting dan menghapus kemiskinan ekstrem. 

"Saya kira sangat bagus itu melibatkan ibu-ibu PKK dengan ketua tim penggeraknya, yaitu Ibu Gubenur sebagai sosok figur penggerak untuk melihat secara langsung lokus-lokus stunting untuk sama-sama bergerak perangi stunting," kata Muhadjir dalam keterangannya, Kamis (9/3/2023).

Baca Juga: Kemiskinan Ekstrem 0 Persen Malinau, Menko PMK: Tetap Perlu Kerja Keras, Stunting Masih Tinggi

Ia juga meminta untuk memperluas cakupan pengukuran balita agar di setiap wilayah harus di atas 90 persen sehingga data yang dihasilkan dapat lebih akurat. Selain itu, pengukurannya harus sesuai standar.

"Setelah alat USG dan antropometri ini sudah terpenuhi semua, para kader wajib diberikan pelatihan yang memadai sehingga cakupan pengukurannya nanti bisa di atas 90 persen dan datanya dapat lebih akurat," ucap Menko PMK.

Untuk diketahui, angka stunting di Provinsi Maluku mengalami penurunan sebanyak 2,6 persen. Pada tahun 2021 sebesar 28,7 persen menjadi 26,1 persen. Angka itu berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022.

Penurunan tersebut diperoleh dari kolaborasi pemerintah dan masyarakat di Maluku melalui berbagai inovasi dalam mengintervensi permasalahan stunting. Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Sadali le menjelaskan, salah satu jurusnya adalah dengan mengukuhkan istri Gubenur Maluku Widya Pratiwi Murad sebagai Duta Perangi Stunting (Duta Parenting).

Duta Parenting melakukan strategi yang lebih menitikberatkan kepada peningkatan kapasitas dari para kader, baik itu kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) maupun kader Posyandu. Di sisi lain, optimalisasi kelembagaan posyandu hingga Desa menjadi target kerja Duta Parenting 2023.

"Kami juga ikut melibatkan ibu-ibu PKK dalam kegiatan Duta Parenting yang bertujuan untuk mendekatkan peran ibu ke masyarakat sebagai 'mama' parenting yang merupakan perpanjangan tangan dari Duta Parenting," jelasnya saat Agenda Roadshow Dialog Stunting dan Kemiskinan Esktrem Provinsi Maluku secara daring pada Rabu (8/3/2023).

Selain itu, Duta Parenting juga melakukan konsolidasi internal, yakni dengan mengoordinasi berbagai kegiatan yang bertujuan mendorong kerja sama lintas sektoral untuk penguatan konvergensi penurunan stunting. Termasuk menyosialisasikan pentingnya 1.000 hari pertama kehidupan dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.

Ketua Tim Penggerak PKK Maluku Widya Pratiwi Murad pada kesempatan itu mengatakan bahwa sejak diteguhkan menjadi Duta Parenting, dirinya menetapkan program-program agar tujuan untuk perangi stunting di Maluku bisa berhasil.

"Hal yang melatarbelakangi saya ingin segera melaksanakan program perangi stunting di Provinsi Maluku karena kalau bukan saya selaku 'Ibunya' orang Maluku, siapa lagi yang akan berusaha untuk ikut membantu program pemerintah," ucap Widya.

Baca Juga: Menko PMK Sebut Kemiskinan Ekstrem 0 Persen Dapat Selesaikan Stunting

Setelah dikukuhkan, Widya tidak mau bekerja sendiri, tetapi langsung mengukuhkan 'mama-mama' Parenting yang merupakan Istri bupati dan wali kota se-Maluku sehingga dapat serentak fokus bersama-sama perangi stunting. Dia bersama tim, turun langsung pada beberapa lokus stunting seperti Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku Tengah, dan Kepulauan Aru, untuk melihat secara langsung. 

Meski masih memerlukan kerja keras menuju 14 persen target nasional 2024, kolaborasi ini dinilai mulai membuahkan hasil. Sementara, jumlah penduduk miskin Maluku di tahun 2022 sebanyak 296.660 jiwa, masih terdapat penduduk miskin ekstrem sebanyak 65.846 jiwa atau sebesar 3,62 persen.

Hal tersebut juga menjadi perhatian bersama. Strategi yang diupayakan oleh Pemprov Maluku dalam menghapus kemiskinan ekstrem ialah merehabilitasi rumah tidak layak huni, pengembangan pangan lokal, serta mewujudkan desa tertinggal menjadi desa berkembang, maju, dan mandiri. 

Provinsi Maluku merupakan provinsi ke-16 yang disisir permasalahannya oleh Kemenko PMK setelah sebelumnya telah dilaksanakan dialog di Provinsi Jawa Barat, Aceh, NTT, Banten, Jawa Tengah, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Gorontalo, Sumatera Utara, Bengkulu, Sulawesi Barat, NTB, dan Jawa Timur.