Luhut - Erick Thohir Saling Sikut Soal Depo Pertamina Plumpang, DPR: Jangan Bikin Bingung!

Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar dan Menteri BUMN Erick Thohir, terkait penanganan kasus kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara, membuat masyarakat semakin bingung.

Pasalnya, keduanya bertolak belakang soal nasib warga Tanah Merah yang tinggal di sekitaran Depo Pertamina, Plumpang. Erick Thohir berencana akan memindahkan depo BBM Pertamina ke lahan milik Pelindo, Sementara Luhut tak setuju dengan pemindahan depo Pertamina Plumpang.

Melihat kondisi tersebut, Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menilai, koordinasi pemerintah terkait penanganan korban ledakan depo BBM Pertamina Plumpang, Jakarta Utara, acak-acakan. Baca Juga: Soal Nasib Korban Depo Plumpang, Luhut dan Erick Thohir Tak Sepaham

Menurutnya, perbedaan sikap ini, akan menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat yang menjadi korban kebakaran.

“Pemerintah jangan simpang-siur dan berbeda-beda dalam bersikap dan mengambil kebijakan terkait penanganan kebakaran depo BBM Pertamina di Plumpang, Jakarta Utara," ujar Mulyanto, kepada wartawan.

Ia menambahkan, harusnya ditentukan dulu sikap resmi pemerintah terhadap para korban sebelum menyampaikan kepada publik.

Mulyanto mendesak Menko Marves untuk tidak bicara di luar ranah kewenangan kementerian tersebut. Menurut Mulyanto, hal ini bisa jadi preseden buruk bagi tatakelola pemerintahan yang baik. “Arogansinya sudah kelewatan.”ucap Mulyanto.

Sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, seharusnya warga di dekat Depo Plumpang mendapat prioritas untuk dipindahkan.

Sebab, Depo Pertamina Plumpang berenca dipindahkan ke kawasan Pelindo. Namun, Luhut menyebut Depo Pertamina Plumpang sudah ada sejak lama. Baca Juga: Silang Pendapat Luhut dan Erick Soal Depo Plumpang Disorot, Luhut Harus Ditegur

“Jangan dibalik ya, jangan dibalik. Ini kalian jangan dibalik-balik. Plumpang itu sudah dibuat di sana, ada daerah kosong atau buffer zone untuk tidak ada kejadian (kebakaran). Jangan ini (Depo Plumpang) yang disuruh pindah, oran tidak berhak di situ harus disuruh pindah, jangan dibalik-balik,” ucap Luhut di markas Pusat Hidro-Oseanografi Angkatan Laut (Pushidrosal). Jakarta.

Bahkan, Luhut menyebut pihak yang memberikan izin warga untuk membangun pemukiman di buffer zone Depo Plumpang merupakan hal yang tidak patut.

“Orang yang begini, nanti pemerintah akan dikaji memberikan kompensasi atau dibangunkan (tempat tinggal) apa atau bagaimana. Tapi tidak boleh lagi terulang seperti ini.”imbuh Luhut.