Anies Baswedan Sebut Wajar Jika dalam Pemilu Ada Politik Identitas: Itu Sesuatu yang Tak Terhindarkan!

Bakal Calon Presiden Anies Baswedan mengatakan wajar jika dalam pemilu ada politik identitas atau hal yang berhubungan dengannya. 

Hal ini disampaikan bakal calon presiden (bacapres) Koalisi Perubahan itu guna menjawab soal isu politik identitas yang menurutnya sulit terhindarkan.

Dalam wawancaranya bersama Jurnalis ABC Australia, Beverley O'Connor, eks Gubernur DKI Jakarta mendapat pertanyaan terkait politik identitas yang pernah dimainkannya pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

Baca Juga: Kerap Kritik Pemerintah, Daya Tawar AHY Sebagai Pendamping Anies Baswedan Dinilai Meningkat

"Anda sangat dikritik karena kampanye yang sangat membelah, ketika Anda mencalonkan Gubernur dan menang. Anda bekerja sama, Anda memainkan kartu agama dan hal itu menghantui Anda sejak saat itu. Apakah Anda menyesalinya?" tanya Beverley dalam bahasa Inggris dikutip dari unggahan Twitter Anies Baswedan, Senin (20/3/2023).

Dengan retorikanya Anies menyambut pertanyaan itu. Menurutnya, Pemilihan Umum (Pemilu) selalu ada keterbelahan.

Dia beralasan setiap calon yang bersaing selalu punya identitas yang melekat pada dirinya.

Contohnya, jika kandidat berbeda jenis kelamin, satu laki-laki dan satu perempuan, maka isu gender akan mendominasi pembicaraan. Itu bisa menjadi faktor keterbelahan.

"Politik identitas itu adalah sesuatu yang tak terhindarkan. Misalnya yang bersaing laki-laki dan perempuan maka disitu identitas gender," tutur Anies.

Dan kemudian jika calon berasal dai kelompok etnis berbeda, maka faktor etnis dapat menjadi faktor keterbelahan.

Baca Juga: Makin Kuat! Anies Baswedan 'Ngode' Koalisinya Bakal Kedatangan Anggota Baru, Partai Pro Jokowi Ini Disebut Jadi yang Paling Berpeluang

Jangankan Pemilu, hal sama terjadi saat referendum. Ia mencontohkan saat penentuan Britania Raya apakah akan keluar dari Uni Eropa atau tidak.

"Dan bahkan ketika Anda mengadakan referendum di mana tidak ada orang untuk dipilih. Tidak ada keterlibatan isu agama, tetap bisa jadi pembelahan. Misalnya Brexit, terjadi keterbelahan di sana. Tidak ada kandidat, tidak ada agama, tidak ada aliran kepercayaan dalam referendum tersebut," terangnya.