Bawaslu Wanti-wanti ASN Nggak Boleh Berpose Dukungan

Aparatur Sipil Negara (ASN) akan dikenakan sanksi jika berpose dengan jari menunjukkan dukungan nomor urut pasangan calon (paslon) atau peserta pemilu. Hal tersebut bisa dikaitkan dengan netralitas ASN.

“Netralitas ASN selalu terjadi dalam pemilu dan pemilihan. Ini diantaranya karena mentalitas birokrasi yang masih jauh dari semangat reformasi birokrasi,”Kata Ketua Bawaslu Rahmat Bagja di Jakarta, kemarin.

Menurutnya, kepentingan politik partisan ASN yang punya irisan kekerabatan atau kesukuan dengan calon juga menjadi masalah. Selain itu ASN juga mengambil posisi keberpihakan karena peluang menduduki jabatan tertentu atau keuntungan lainnya.

Baca Juga: Masuki Tahun Politik, Maruf Amin Minta Narasi Adu Domba Dihentikan

Termasuk penegakan hukum yang masih birokratis, terlalu banyak melibatkan pihak dan belum sepenuhnya memberi efek jera pada para pelaku pelanggaran atas netralitas ASN. “Lalu politisasi birokrasi yang dilakukan oleh calon peserta pemilu/pemilihan," tegas Bagja.

Dalam data yang dipaparkan Bagja, pada 2020-2021 terdapat 2034 ASN yang dilaporkan. Sebanyak 1596 ASN terbukti melanggar dan dijatuhi sanksi. Sedangkan 1373 ASN sudah ditindaklanjuti oleh PPK dengan pemberian sanksi.

Bagja menegaskan beragam pelanggaran yang dilakukan oleh ASN, yaitu kampanye sosialisasi media sosial, mengadakan kegiatan atau deklarasi yang mengarah kepada keberpihakan kepada salah satu calon atau bakal calon, dan melakukan pendekatan ke parpol terkait pencalonan dirinya atau orang lain sebagai calon atau bakal calon kepala daerah.

Sebelumnya Wakil Presiden Maruf Amin mengingatkan masyarakat untuk menjaga suasana tetap sejuk memasuki tahun politik. Keutuhan bangsa menjadi harga mati.

“Memasuki tahun politik, saya berpesan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk menjaga perdamaian dan persatuan,” tuturnya.Maruf mengajak publik tidak terprovokasi oleh hoaks, termasuk tidak terjebak narasi yang mengadu domba antar sesama.

“Tidak terprovokasi oleh berita-berita hoaks dan adu domba, serta memegang teguh komitmen kebangsaan,” tambahnya. Sementara itu sejumlah tokoh agama mendeklarasikan komitmen untuk memastikan penyelenggaraan Pemilu 2024 berlangsung secara damai, rukun, dan solid tanpa keberadaan politisasi agama.