Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengingatkan peserta pemilu agar tidak melakukan politisasi identitas. Karena bisa memicu kerusahan dan perpecahan antar anak bangsa.
Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menjelaskan politisasi yang berbasis identitas yang berbasis SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) sangat berbahaya. “Ini sering terjadi pada saat kampanye oleh peserta pemilu,”Kata Herwyn di Jakarta, kemarin.
Untuk menangani hal itu, kata dia, Bawaslu memiliki beberapa strategi pengawasan untuk menghindari peserta melakukan politik identitas. Salah satunya dengan metode gotong-royong baik dengan pihak pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak lainnya
Dia menjelaskan, strategi gotong royong yang dimaksud adalah dengan mengoptimalkan sosialisasi, penyediaan Informasi publik dan pendidikan politik kepada masyarakat, tim kampanye, relawan serta pasangan calon.
“Baik melalui kegiatan koordinasi maupun menggunakan media massa baik cetak, elektronik maupun media sosial,”Ujarnya. Hingga saat ini, lanjut dia, Bawaslu telah menjalin kerja sama dengan berbagai pihak guna mewujudkan pemilu yang jujur dan berintegritas, seperti bekerja sama dengan BNPT.
Dia menambahkan kepada masyarakat umum, Bawaslu juga telah melakukan pendidikan politik, tidak hanya soal pengawasan pemilu tapi juga pencegahan. Kemudian, lanjutnya, dalam hal masyarakat dia menambahkan, Bawaslu juga telah melakukan pendidikan tidak hanya soal pengawasan pemilu, tapi juga pencegahan.
"Oleh karena itu, harapan Bawaslu, semua pihak dapat membantu melakukan kerja pengawasan,"pungkasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Boyke P. Siregar
Editor: Boyke P. Siregar