Manuver Amplop Kubu Megawati Bukan Pelanggaran, Demokrat Heran: Jadi Selama Tak Ada Ajakan Memilih, Semua Boleh?

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Jansen Sitindaon menyorot tajam manuver bagi-bagi amplop yang dilakukan PDI Perjuangan.

Dirinya keheranan bagaimana manuver semacam itu dikategorikan bukan sebuah pelanggaran oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Baca Juga: Usai Masalah Israel Tiba-tiba Bertemu Lagi, Ganjar Macam Dicuekin Jokowi: Saya Diminta Jalan Sendiri

Apalagi alasan dari lembaga tersebut adalah tidak terdapat ajakan atau imbauan untuk memilih kader dari partai wong cilik itu.

Hal ini membuatnya bertanya-tanya, apakah manuver serupa legal selama tak memiliki unsur kampanye.

"Izin @bawaslu_RI bertanya, apakah artinya presedennya sekarang pascaputusan ini: silahkan saja bagi-bagi amplop dan hal lainnya, di manapun termasuk di rumah ibadah dengan menempelkan logo partai secara terbuka, identitas diri dan lain-lain, asalkan tidak ada ajakan memilih dan itu bukan pelanggaran," kata Jansen yang dikutip JPNN.com, Jumat (7/4).

Jansen menilai hal itu penting untuk ditegaskan agar menjadi pedoman bagi para peserta pemilu yang lain.

"Ini penting untuk ditegaskan agar menjadi pegangan bagi kami semua, karena kami ini juga peserta Pemilu. Jangan nanti di sana bukan pelanggaran, kami yang melakukan jadi pelanggaran," tegasnya.

Baca Juga: Moeldoko Membidik Demokrat Lagi, Sinyal Munculnya Intervensi Rezim Jokowi Disoroti: Kita Yakin...

Tidk berhenti di situ, Jansen bahkan meminta agar Bawaslu memberikan salinan putusan tersebut ke parpol lain.

"Jika berkenan tolong pdf putusannya di share ke kami agar jadi pegangan juga untuk semua peserta pemilu, dan bisa dijadikan dokumen bukti pendukung jika ada yang dilaporkan ke Bawaslu di seluruh Indonesia ini," ujar Jansen. 

Sebelumnya, Bawaslu menyatakan tidak ada pelanggaran pemilu dalam kasus bagi-bagi amplop merah berlogo PDIP disertai gambar Ketua DPP PDIP Said Abdullah kepada jemaah masjid di Sumenep, Jawa Timur.

Baca Juga: Dibocorkan Elite Megawati, Cara Terbaik Menuntut Perubahan dalam Rezim Jokowi: Geruduk Ketum Parpol!

"Hasil pemeriksaan dan klarifikasi Bawaslu menunjukkan bahwa tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilu dalam peristiwa tersebut. Dengan demikian, tidak dapat dilakukan proses penanganan dugaan pelanggaran pemilu," kata Ketua Bawaslu Rahmat Bagja dalam konferensi pers, Kamis (6/3).

Dia menyebutkan kesimpulan itu berdasarkan pemeriksaan barang bukti dan klarifikasi terhadap beberapa pihak, seperti ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sumenep, takmir Masjid Abdullah Syehan Beghraf di Desa Legung Timur di Kecamatan Batang-Batang.

Dia menyebutkan dari penelusuran itu memang terjadi pembagian amplop berisi uang dari pengurus masjid kepada jemaah salat di tiga kecamatan di Kabupaten Sumenep.

"Ciri-ciri amplop yang dibagikan berwarna merah, terdapat gambar logo Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), terdapat gambar anggota DPR dari F-PDIP Said Abdullah dan Ketua DPC PDIP Kabupaten Sumenep Achmad Fauzi berisi uang Rp 300 ribu," terangnya.

Meski begitu, Bawaslu menyebut tidak terdapat ajakan atau imbauan untuk memilih Said Abdullah atau Achmad Fauzi saat pembagian amplop dilakukan.

Baca Juga: Sudah Terkena Jeratan Korupsi, Kubu Megawati Tiba-tiba Ogah Mengakui Keanggotaan Bupati Meranti

"Meski demikian Bawaslu menilai peristiwa tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai kampanye pemilu, alasannya adalah secara hukum, jadwal kampanye belum dimulai. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilu Tahun 2024, kampanye pemilu baru akan dimulai pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024," pungkas Bagja.