Berkepanjangannya Carut-marut Kereta Cepat, Blunder Jokowi Disorot Wakil Rakyat: Dia Tidak Cermat di Awal

Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Lasarus memberikan kritikannya terkait dengan masalah baru yang dihadapi oleh  Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

Masalah baru tersebut adalah bagaimana proyek tersebut bisa-bisa dijamin oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara alias APBN.

Baca Juga: Ujungnya Enggak Ngebet Menjadi Next Jokowi, Cerita Mahfud MD Kena Gocekan SBY: Tengah Malam, Dia Telepon Saya

Hal ini bermuara dari permintaan China. Lasarus sendiri menolak hal tersebut namun menurutnya hal ini datang dari kesalahan Indonesia sendiri.

Pemerintahan Joko Widodo alias Jokowi menurutnya kurang cermat dalam mempersiapkan berbagai hal terkait dengan proyek tersebut.

"Saya rasa ini terjadi karena pemerintah kita, menurut saya tidak cermat di awal, sehingga membuat China berani menekan kita untuk meminta jaminan dari APBN," kata Lasarus, Senin (17/4).

Maka itu, Lasarus meminta Pemerintah Indonesia tegas menghadapi permintaan China ini. Di sisi lain, ia mengingatkan, Indonesia memang harus komitmen pada kesepakatan yang ada sebelum proyek KCJB ini dijalankan.

Baca Juga: APBN Enggak Boleh Digerogoti Kereta Cepat, Jokowi Dituntut Hadirkan Solusi Tepat: Jangan Tersandera China

Terlebih, sebenarnya Pemerintah Indonesia sudah biasa melakukan pinjaman luar negeri untuk berbagai pembangunan. "Harusnya skema pengembaliannya seperti apa dibicarakan dari awal. Tidak seperti sekarang, ketika keretanya sudah selesai, baru dibicarakan skema utang," ujar Lasarus.

Ia menekankan, pemerintah tidak boleh membebani APBN sebagai jaminan utang proyek KCJB. Sebab, Lasarus mengingatkan, langkah itu hampir bisa dipastikan akan memberikan risiko yang besar bagi keberlanjutan APBN Indonesia nantinya. "Saya tidak setuju dengan skema itu. Karena, harusnya di skema pengembalian ada masa konsesi yang diberikan, di masa itulah kita berikan skema pengembalian," kata Lasarus.

Baca Juga: Enggak Mau Perubahan, Kode Investor Khawatir Sama Anies Baswedan: Apakah Masih Sama Komitmenya Seperti Jokowi?

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia dalam kebimbangan akibat biaya proyek atau cost overrun KCJB membengkak US$ 1,2 miliar. China mematok bunga utang sebesar 3,4 persen, jauh lebih tinggi dari harapan Pemerintah Indonesia sebesar 2 persen.

Selain itu, China meminta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai jaminan dari pinjaman utang proyek itu. Diberikan China Development Bank US$ 560 juta atau Rp 8,3 triliun untuk membiayai cost overrun sebesar Rp17,8 triliun.

Baca Juga: KKB Papua Menyerang Lagi, Wakil Rakyat Menantikan Ketegasan Jokowi: Ini Sudah Macam Perang, Korban Terus Berjatuhan

Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan, terkait tuntutan Pemerintah China tidak bisa langsung dipenuhi. Luhut menawarkan alternatif menggunakan penjaminan utang melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia atau PII.