Ikut Kembangkan Ekonomi Masyarakat, Begini Strategi Menteri Hadi Tjahjanto Menjaga Sawah Rakyat

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan salah satu program yang digencarkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk menyertifikatkan seluruh bidang tanah di Indonesia.

Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto melakukan kunjungan kerja ke Desa Kedali, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan untuk menyerahkan 15 Sertifikat Hak Milik hasil dari Program PTSL secara door to door langsung ke rumah warga, Kamis (4/5/2023).

Baca Juga: Selepas Lebaran Enggak Boleh Leha-leha, Menteri Hadi Tjahjanto Tinjau Pelayanan di BPN Jakarta Barat

Dari seluruh sertifikat yang dibagikan, sebanyak 14 sertifikat diberikan atas lahan sawah yang diusahakan oleh masyarakat. Hadi Tjahjanto menyebut, dengan dilakukannya penyertifikatan lahan sawah, maka sawah menjadi terlindungi dan tidak mudah untuk diambil alih oleh mafia tanah.

“Biasanya sawah banyak yang tidak disertifikatkan, lewat PTSL ini, sawah jadi tersertifikasi. Kalau sawah sudah disertifikatkan jadi enak, sawah tidak akan dicaplok,” ucapnya saat mengunjungi rumah warga di Desa Kedali.

Menteri ATR/Kepala BPN juga mengimbau, baiknya sawah-sawah tersebut masuk dalam Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) untuk mencegah berubahnya peruntukan lahan sawah. “Sawahnya jangan dialihfungsikan, biarkan tetap menjadi sawah. Kalau sertifikatnya mau disekolahkan tidak apa-apa, kan membantu peningkatan perekonomian juga. Dengan catatan, menambah modal usaha dan sekolahnya bukan kepada rentenir,” imbau Menteri ATR Hadi.

Sebagai informasi, target PTSL Kabupaten Lamongan per April 2023 berdasarkan jumlah target luas bidang tanah ialah 26.854 hektare dan target Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT) PTSL Kabupaten Lamongan sejumlah 52.512 bidang. Menteri ATR/Kepala BPN berkomitmen, seluruh target PTSL di Kabupaten Lamongan dapat terealisasi pada tahun 2023. 

Baca Juga: Mimpinya Terhalang Komando Jokowi, Nasib Prabowo Disoroti: Pilihannya, Cawapres atau Nonton Saja

“Kalau wilayah Lamongan ini nantinya dijadikan Kabupaten Lengkap maka dengan mudah kita bisa memonitor tanah di Kabupaten Lamongan. Ini juga supaya mafia tanah tidak bermain-main. Ini adalah cara saya menggebuk mafia tanah,” tegas Hadi Tjahjanto.