AHY Terang-terangan Ngadu Soal Pemerintahan Jokowi di Depan JK: Demokrat Mohon Pemimpin Amanah...

Di depan Mantan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengadu soal pemerintahan era Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal ini terkait Pilpres 2024. AHY terang-terangan meminta pemerintah memberikan ruang seluas-luasnya dan tak diskriminatif mendukung pihak tertentu tapi menjegal pihak yang lainnya.

Baca Juga: Sudah Serahkan Keputusan Soal Cawapres ke Anies Baswedan, Begini Kata AHY, Simak!

Hal itu disampaikan AHY usai bertemu dengan Jusuf Kalla di kediamannya di Kawasan Brawijaya, Jakarta Selatan, Senin (15/5/2023) malam.

Awalnya AHY menyampaikan membahas berbagai hal dengan JK terutama terkait urusan ekonomi bahkan juga soal demokrasi.

"Tadi yang di antaranya kita sepakat bahwa sebaiknya dan sepatutnya menghadapi Pemilu 2024 ke depan ini dibuka ruang bagi setiap individu setiap warga negara yang sama dan adil," kata AHY.

"Karena setiap warga punya hak baik untuk memilih maupun hak untuk dipilih," sambungnya.

Untuk itu, AHY memohon kepada pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya agar tak berlaku diskriminatif. Misalnya dengan mendukung pihak tertentu, tapi di sisi lain menghalang-halangi pihak tertentu untuk maju di Pemilu.

"Tentu saya pribadi, Demokrat memohon kepada para pemimpin, para pemangku amanah negara hari ini terutama jajaran eksekutif juga benar-benar bisa membuka ruang itu. Jangan sampai seolah-olah ada yang diberikan dukungan diberikan support langsung maupun tidak langsung, tapi ada yang dihalang-halangi atau tidak diharapkan tidak bisa maju untuk tidak bisa membangun koalisi," tuturnya.

Baca Juga: Kritik JK soal Dominasi China di Ekonomi Indonesia, Budiman Diskakmat Seorang Pengacara

Lebih lanjut, ia mengatakan, adanya perlakuan diskriminatif tersebut mengusik keadilan dan tidak sehat bagi demokrasi.

"Bukankah demokrasi untuk itu? Bukan kah pemilu diadakan untuk itu? Untuk benar-benar menghasilkan para pemimpin yang merupakan keinginan rakyat bukan keinginan sekelompok orang, sekelompok elit. Apakah mereka yang merupakan kekuatan politik tertentu tahu kekuatan logistik tertentu," pungkasnya.