IKN Sepi Investasi, Rocky Gerung: Indeks Persepsi Korupsi Harus Nol, Baru Investor Bisa Masuk

Pengamat politik Rocky Gerung mengungkapkan bahwa potensi korupsi merupakan pertimbangan dari investor dalam mengurungkan niat untuk berinvestasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Sebelumnya, pada Januari lalu, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono menegaskan bahwa tidak ada ruang untuk korupsi di lembaga yang dibentuk guna mempersiapkan pemindahan ibu kota negara itu. Apalagi, ia mengatakan bahwa sebagian besar pembangunan IKN dibiayai dari investor.

"Sehingga jika reputasi Otorita IKN tercoreng, maka akan berpengaruh terhadap kepercayaan para investor untuk melakukan investasi di IKN," katanya dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (14/1/2023)

Baca Juga: IKN Sepi Peminat, Isu Deforestasi dan Hak Masyarakat Adat Buat Investor Enggan Masuk?

Dengan demikian, penunjukan Luhut Binsar Pandjaitan sebagai ketua satuan tugas khusus percepatan realisasi investasi di IKN Nusantara oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa hari yang lalu diharapkan dapat meyakinkan investor agar uang mereka dapat terealisasi dengan baik di IKN.

Rocky Gerung menambahkan bahwa Luhut Binsar Pandjaitan sebenarnya sudah meminimalkan potensi korupsi di IKN melalui proyek e-Katalog.

“Korupsi juga masih jadi pertimbangan bagi para investor. Dan Pak Luhut sudah berupaya untuk membangun infrastruktur yang secara sistemik mencegah korupsi, misalnya e-Katalog, kan itu prestasi Luhut. Tapi ada hal yang enggak bisa dicegah, yaitu jual-beli jabatan, itu yang masih berjalan,” kata Rocky Gerung, dikutip dari kanal Youtube-nya pada Jumat (19/5/2023).

Ia menyebutkan bahwa aspek akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana merupakan pertimbangan dari investor untuk berinvestasi.

“Bagian ini dipantau dengan baik oleh dunia internasional yang menganggap bahwa Indonesia itu masih bolong (rentan korupsi), uang yang investor taruh di situ bisa lenyap, ini masalahnya. Dan yang begini tidak mungkin diselesaikan oleh Pak Luhut, ini secara sistem kita perlu ubah,” katanya.

Selain itu, ia mengharapkan adanya pemimpin baru yang dapat memperbaiki citra Indonesia yang rentan korupsi agar pengelolaan dana investor dapat dilakukan dengan tepat sasaran.

“Oleh karena itu kita berharap ada pemimpin baru yang mengerti persoalan ini. Jadi kaitan antara mikro-makro yang sering dikatakan oleh Pak Jokowi itu seolah-olah cuma kaitan teknis saja. Bukan, ini kaitan yang jauh lebih luas pengertiannya yaitu kesiapan negeri ini untuk betul-betul transparan, dalam soal penganggaran dan dalam soal jual-beli proposal bisnis,” jelasnya.

Lebih lanjut, Rocky Gerung menganggap bahwa masalah kepercayaan dari investor ini disebabkan oleh kepemimpinan dan legitimasi Presiden Jokowi yang kurang.

“Seluruh fasilitas sudah disiapkan tapi investor enggak masuk. Maka mesti ditanyakan ke Pak Jokowi apa problemnya. Jadi secara eksplisit kita bongkar atau kita paparkan bahwa ini adalah kegagalan leadership (kepemimpinan), itu saja intinya,” katanya.

“Bagian ini dalam masa terakhir pemerintahan Pak Jokowi, sebenarnya dia bisa ucapkan kalau dia sudah berusaha tetapi ada hal yang lebih dominan di situ, yaitu soal leadership yang legitimasinya yang makin kurang. Bagi investor asing kalau (legitimasinya) sudah merosot, mending tunggu presiden baru, lalu MoU baru. Itu baru masuk akal,” pungkasnya.