Malah Jadi Beban, Efek Heru Budi Hartono Tak Ikut Blueprint Anies Baswedan: Dia Harusnya Disanksi...

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Taufik Zoelkifli memberikan kritikan tajam akan bandelnya  Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

Dirinya mengatakan pejabat negara tersebut tak terlihat mengikuti Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026.

Baca Juga: NasDem Mulai Digetok Rezim Jokowi, Surya Paloh: Jangan Terprovokasi, Fokus Menangkan Anies Baswedan!

Hal tersebut seharusnya dihadiahi sebuah sanksi, apalagi manuver tersebut menyebabkan timbulnya masalah baru di DKI Jakarta.

"Saya lihat memang tidak mengikuti (RDP) karena ada perubahan dan lain-lain. Tapi kemudian sanksi tidak ada karena pemberi sanksi harusnya Kemendagri," kata anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Taufik Zoelkifli, saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

Taufik pun mencontohkan beberapa program yang tersendat kala Heru menduduki posisi orang nomor satu di DKI Jakarta.

Salah satunya yakni pemberdayaan sarana transportasi yang dinilai terputus saat Heru menjadi Pj Gubernur DKI Jakarta.

Baca Juga: Siap Gantikan Jokowi, Anies Baswedan Janji Mengubah Indonesia Macam Jakarta

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta sebelumnya,  Anies Baswedan, fokus pada pelebaran jalan, jalur sepeda dan integrasi transportasi publik.

"Tapi sekarang tidak ya, beberapa tempat di trotoar nya juga dihilangkan. Jadi, kemudian prioritas sekarang di transportasi mobil dan itu mobil pribadi dan kemudian dia menimbulkan kemacetan," jelas dia.

Selain itu, Heru juga dinilai tidak memiliki visi misi yang jelas untuk menyelesaikan beberapa permasalahan umum di DKI Jakarta.

Baca Juga: Elite NasDem Tiba-tiba Dijerat Korupsi, Anies Baswedan Merasa Panas Dingin Melihat Rezim Jokowi

Taufik menilai sebagai Pj Gubernur yang ditunjuk, memang tidak seharusnya memiliki visi dan misi baru.

Oleh karena itu, tegasnya, Heru seharusnya mau meneruskan perencanaan pembangunan agar hasil dari perencanaan RPD bisa berjalan maksimal.

"Saran saya, teruskan saja, apa-apa yang baik dari gubernur sebelumnya," kata dia.

Sebelumnya, Heru baru saja menjalani evaluasi kerja oleh Kementerian Dalam Negeri pada Kamis (17/5), Namun, Heru enggan menjelaskan secara rinci tentang apa saja isi evaluasi kerja itu kepada awak media.

Baca Juga: Gegara Jokowi Nggak Mau Anies Baswedan Jadi Presiden? Pengamat: Kemauan Istana Harus Dituruti, Kalau Tidak Lihatlah NasDem!

Kemendagri pun hingga saat ini belum merilis apa saja catatan kerja yang harus dibenahi Heru selama menjabat sebagai Pj Gubernur.