Selama 5tTahun kepemimpinan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, khususnya dalam membangun desa, telah muncul hasil yang signifikan. Tercatat di tahun 2023 ini, sudah tidak ada desa tertinggal dan sangat tertinggal.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Jawa Barat, Dicky Saromi, mengatakan jumlah desa mandiri di Jawa Barat pun meningkat pesat bahkan melampaui target.
Baca Juga: Rayakan HUT ke-78 RI, Ridwan Kamil Ajak Warga Jabar Dukung Indonesia Emas 2045
"Desa tertinggal dan sangat tertinggalnya sudah 0, desa mandirinya 1.828 jauh dari target. Tadinya pak gubernur itu diberi target naik 500 dari 37, tapi ternyata perolehannya 1.828. Jadi kurang lebih 1.300-an itu terjadi kenaikan dari desa-desa dengan level strata tinggi," kata Dicky dalam acara Diskusi Gaspol bertajuk "Gerbang Desa untuk Jabar Juara", di Kota Bandung, Jumat (18/8/2023).
Sebelumnya, pada tahun 2018 jumlah desa tertinggal di Jabar mencapai 929 dan desa sangat tertinggal berjumlah 48. Kemudian, ada 37 desa mandiri dan 695 desa maju. "Kemudian posyandunya itu masih ada posyandu yang paling rendah posyandu pratama, kemudian kita lihat posyandu pratama baru 39 persen. Badan usaha milik desanya pada tahun 2018 baru 3.695 atau 69,56 persen," ungkapnya.
Di sisi lain, beberapa digitalisasi desa juga tercatat masih rendah, seperti pengelolaan desa wisata yang belum optimal, kesadaran hukum, hingga peningkatan kapasitas Bumdes.
"Sejak tahun 2018-2019 keadaan itu jadi desa tertinggal dan sangat tertinggalnya masih ada, desa mandirinya baru 37. Jadi, tugas kami itu bagaimana mendorong perkembangannya dari 2020-2023 sebagai tahun terakhir pak gubernur mengakhiri masa jabatannya," ungkapnya.
Dicky menambahkan, keberadaan posyandu pun tak luput dari perhatian. Saat ini, jumlah posyandu mandiri di Jabar sudah mencapai 43 persen. "Jadi ini menunjukkan kenapa posyandu menjadi konsen kita karena dia adalah matra atau pun garis terdepan dalam penanganan kesehatan di masyarakat sebelum ke puskesmas, sebelum ke rumah sakit," imbuhnya.
Capaian lainnya ialah meningkatnya indeks akses digital desa di Jabar yang menempati posisi tertinggi kedua di Indonesia. Kemudian, Jabar juga memperoleh posisi tertinggi sebagai desa sadar hukum. "Juga peta dasar penegasan batas desa tertinggi nomor 1 di Indonesia," ujarnya.
Tak berhenti di situ, di tahun 2023 ini juga tercatat ada dua daerah di Jabar yang seluruh desanya sudah mandiri. "Untuk 2023 ini ada Kabupaten Pangandaran dan Kota Banjar, itu semua desanya sudah mandiri," ujarnya.
Selanjutnya, ada Desa Panjalu di Kabupaten Ciamis yang memiliki nilai Indeks Desa Membangun (IDM) sempurna 1.0. "IDM sebagai nilai ukuran kinerja gubernur yang tadinya target 0,72 itu sudah mencapai 0,77. Jadi ini adalah sesuatu hal yang kita peroleh di masa akhir jabatan pak gubernur yang sebentar lagi akan menjelang," katanya.
Meski mencatatkan capaian yang luar biasa, ia mengakui jika tugasnya belum usai. Pasalnya, sebagai barometer pembangunan, dirinya bercita-cita menjadi desa yang mandiri dan percaya diri.
"Bukan berarti indikator adalah segalanya, jadi bukan berarti kalau desanya tidak tertinggal sudah tidak ada tugas lagi, justru banyak hal yang harus kita lakukan, tapi minimal mereka pada strata itu sudah mampu melakukan untuk pengembangan lebih jauh," jelasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua II DPD Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Jawa Barat, Suhenda, mengaku sangat merasakan manfaat dari program-program yang diinisiasi Gubernur Jabar Ridwan Kamil, khususnya dalam pembangunan desa.
"Apdesi mengapresiasi terhadap program program yang sudah ada dan itu bisa kami rasakan di lapangan," ujarnya.
Baca Juga: Gerakan Pramuka Jawa Barat Terus Bawa Jabar Juara Lahir Batin
Dia juga mengakui jika masih ada kekurangan dalam program yang telah dijalankan tersebut. "Walaupun ada berbagai kekurangan yang harus diperbaiki juga, tidak semua mulus, tapi secara generalnya memang sudah cukup dirasakan," katanya.
Oleh karena itu, demi kemajuan desa pihaknya pun mendorong Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk melanjutkan program tersebut di tingkat nasional. Namun, bila tidak ada kesempatan, pihaknya meminta untuk kembali melanjutkan program tersebut di Jabar.
"Harapan Apdesi untuk pak gubernur ikut kontestasi lah di tingkat nasional itu kan menjadi kebanggaan kami warga masyarakat Jawa Barat. Misalnya tidak ada kesempatan, kami memohon untuk dilanjutkan supaya program yang sudah ada itu lebih berkelanjutan," pungkasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Rahmat Saepulloh
Editor: Puri Mei Setyaningrum
Tag Terkait: