Rekor Kepuasan Publik Capai 81,6 Persen, Jokowi Jadi Penentu Pilpres!

Makin hangatnya suhu politik menuju gelaran Pemilu 2024, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi menembus rekor tertinggi. Temuan survei Y-Publica menunjukkan sebanyak 81,6 persen publik yang menyatakan puas dipimpin oleh Jokowi.

Dari yang merasa puas tersebut, di antaranya sebanyak 9,3 persen menyatakan sangat puas. Sementara itu, yang merasa tidak puas hanya 17,3 persen, di antaranya 1,1 persen saja yang sangat tidak puas, dan sisanya 1,1 persen menyatakan tidak tahu/tidak jawab.

Baca Juga: Ada Gula Ada Semut, Berebut 'Kekuatan' Jokowi demi Pilpres 2024

Jika dilihat sejak awal 2020, tingkat kepuasan saat ini merupakan yang tertinggi, dan kali ketiga menembus 80 persen. Menjelang gelombang kedua Covid-19, kepuasan sempat mencapai 80,2 persen, lalu anjlok. Namun, pemulihan terus berlangsung, hingga kembali 80,3 persen pada Juni lalu.

Catatan kepuasan yang cenderung naik terus hingga menembus batas psikologis tersebut menjadi bukti kepercayaan publik yang sangat tinggi terhadap program-program pemerintahan Jokowi. Hal ini sekaligus menjadi persoalan ketika masa jabatan Jokowi akan berakhir usai pemilu mendatang.

Apakah kepemimpinan nasional hasil pemilu akan melanjutkan capaian programatik yang telah dikembangkan oleh Jokowi, ataukah justru mengalami setback? Pada titik itu, Presiden Jokowi dinilai mengambil sikap untuk tidak berpangku tangan atau memilih cawe-cawe dalam urusan Pilpres.

Direktur Eksekutif Y-Publica, Rudi Hartono, menilai bahwa Jokowi merasa perlunya tanggung jawab untuk menjaga harapan publik yang sangat tinggi kepada pemerintah. Cawe-cawe Jokowi dianggap jadi sangat krusial agar arah bangsa Indonesia menuju negara maju terus dilanjutkan dan dimatangkan oleh pemimpin-pemimpin nasional berikutnya.

"Tidak heran, faktor Jokowi menjadi penentu dalam peta pencapresan maupun koalisi partai-partai pengusungnya. Meskipun Jokowi bukan ketua umum atau tokoh partai, pengaruh Jokowi melampaui kendali formal atas partai-partai dan figur capres yang ingin berlaga," jelasnya.

"Rekor tingkat kepuasan publik yang mencapai 81,6 persen mendasari munculnya faktor Jokowi sebagai penentu dalam konstelasi pemilu, khususnya Pilpres 2024," terang Rudi Hartono dalam press release di Jakarta, pada Selasa (22/8).

Menurut Rudi, cawe-cawe seorang pemimpin tidak bisa dilihat dari sekadar netralitas pejabat publik. Jika hanya dimaknai sebatas prosedur administrasi, pejabat yang diatur dalam regulasi pemilu wajib menaatinya atau harus berhadapan dengan pengawasan pemilu dan penegakan hukum.

Baca Juga: 'Saling Sikut' Jelang Pilpres, Jokowi Diminta Rajin Kumpulkan Ketum Parpol Termasuk Kubu Anies

"Dalam aspek politik, pengaruh ketokohan dan adu kepentingan tidak bisa terhindarkan, sepanjang tidak mencederai proses demokrasi dan etika politik," tandas Rudi. Harus diakui bahwa Jokowi kini telah menjelma dari sebatas "petugas partai" menjadi sosok kingmaker dalam pergulatan elite.

Tarik-menarik kepentingan inilah yang membuat sikap cawe-cawe Jokowi menjadi pro dan kontra. Bagi kubu oposisi yang menginginkan perubahan dan antitesis, kekhawatiran muncul jika terjadi pengerahan sumber daya yang berasal dari negara untuk menjegal capres yang mereka usung.

"Pada kenyataannya menjadi oposisi di Indonesia tidak berarti mereka tidak turut mendapatkan kue dari kekuasaan, terbukti dari korupsi berjemaah yang menyangkut semua elite partai, baik di kubu pemerintah maupun oposisi," terang Rudi.