Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa APBN telah mengucurkan Rp1,68 triliun kepada pemerintah daerah yang tangani stunting tercepat dan terbaik sejak 2022 hingga 2023.
"Total insentif fiskal (penghargaan uang) untuk daerah yang menurunkan stunting tercepat dan terbaik adalah sebesar Rp1,68 triliun," ungkapnya, dikutip Minggu (8/10/2023).
Baca Juga: TikTok Shop hingga Impor Ilegal Ancam Ekonomi RI, Sri Mulyani Cs Turun Tangan!
Sri Mulyani merincikan, insentif tersebut diberikan kepada 90 daerah yang terdiri dari 20 provinsi, 30 kota dan 40 kabupaten selama 2022. Lalu, kepada 125 daerah yang terdiri dari 7 provinsi, 21 kota dan 97 kabupaten selama 2023.
Ada pun hal tersebut dia sampaikan saat mendampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyerahkan penghargaan uang bagi Kepala Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berhasil menurunkan secara cepat angka stunting (anak kurang gizi), di Istana Merdeka, Jumat (6/10/2023).
Lebih lanjut, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa pada 2022, angka stunting turun tajam menjadi 21,6% dibandingkan pada 2018 yang sebesar 30,8%.
Dengan capaian ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan penurunan stunting pada 2024 dapat ditekan menjadi 14%.
Baca Juga: Menolak Lupa Kasus Rafael Alun, Sri Mulyani Larang Calon Menkeu 'Bakar' Uang Negara
"Ini perlu kerja sama dan sinergi berbagai pihak untuk menyelamatkan anak-anak balita Indonesia dari stunting," ujar Sri Mulyani.
Sementara itu, dia menambahkan, anggaran penurunan stunting 2023 di Kementerian dan Lembaga adalah sebesar Rp30 triliun, dengan realisasi Rp22,5 triliun atau 74,9% dari target, per 30 September 2023.
Demi mengejar target penurunan stunting, Sri Mulyani mengatakan, pemerintah pusat juga memberikan anggaran penurunan Stunting melalui transfer keuangan ke pemerintah daerah sebesar Rp16,56 triliun. Sri Mulyani merincikan, anggaran itu digunakan antara lain untuk:
Baca Juga: Wejangan Buat Lulusan STAN, Sri Mulyani Ingin APBN Balik Modal
1. Insentif Fiskal, yakni sebesar Rp1,68 triliun (atas kinerja tahun sebelumnya Rp936 miliar dan tahun berjalan Rp750 miliar).
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, yakni sebesar Rp5,91 triliun (realisasi penyaluran per 30 September 2023 sebesar Rp2,9 triliun atau 49,6%).
3. DAK Nonfisik, yakni sebesar Rp8,97 triliun (realisasi penyaluran per 30 September 2023 sebesar Rp5,5 triliun atau 61,1%).
Selain itu, Sri Mulyani melanjutkan, dana desa juga diarahkan antara lain untuk program pencegahan dan penurunan stunting. Dimana anggaran penurunan stunting APBD berada di kisaran Rp19,92 triliun dengan realisasi sebesar Rp4,63 triliun.
Baca Juga: Jokowi Tunjuk Menteri Atasi El Nino, Sri Mulyani Kebagian Tugas Ini
Sejauh ini, Sri Mulyani mengungkapkan, ada 12 Provinsi Prioritas Penanganan Stunting dimana seluruh K/L bersinergi membantu menekan penurunan angka stunting. Lalu, prioritas penangan stunting juga ditingkatkan menjadi 17 Provinsi untuk percepatan penurunan stunting.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Alfida Rizky Febrianna
Editor: Aldi Ginastiar
Tag Terkait: