Optimalisasi Tata Ruang, Hadi Tjahjanto: Demi Ruang Aman, Nyaman dan Berkelanjutan

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi 2023 dengan tema Investasi Berkeadilan dan Berkelanjutan di Balai Kartini Exhibition and Convention Center, pada Kamis (07/12/2023).

Rakornas ini dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Dalam sambutannya, ia mengatakan bahwa investasi harus terus tumbuh untuk mendatangkan dan menambah penerimaan negara dan daerah.

Baca Juga: 12% Lagi Selesai, Hadi Tjahjanto Optimistis Bereskan Sertifikasi Palangka Raya

"Jika investasi tumbuh maka dampaknya menambah pendapatan negara dan daerah karena PPh Badan pasti kita dapat, PPh Karyawan pasti kita dapat. Bea ekspor, PNBP, kalau kita ikut masuk saham berarti juga dapat dividen setiap tahunnya,” ungkapnya.

Menteri ATR/Kepala BPN dalam paparannya mengenai "Peta Jalan Upaya Percepatan Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaat Ruang (KKPR) pada Rakornas 2023 tersebut menjelaskan bahwa Kondisi perekonomian Indonesia saat ini semakin membaik.

"Karena adanya rancangan kebijakan dari Pemerintah yang menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun 2023 sebesar 5,1 persen" ujar Hadi Tjahjanto. 

Hal tersebut menurutnya, sebagai upaya pemerintah untuk menuju High-Income Country, sehingga Pemerintah perlu menetapkan berbagai kebijakan guna memajukan perekonomian Indonesia.

Baca Juga: Menteri Hadi Jamin Perlindungan Hak Atas Tanah Adat di Papua

"Caranya tentu dengan mendorong kemudahan berusaha dan peningkatan investasi melalui implementasi UU Cipta Kerja (UUCK)  dan reformasi perizinan berusaha berbasis risiko (OSS)" jelasnya. 

Selain itu, Hadi Thajanto juga menambahkan, bahwa kebijakan tersebut  sebagai upaya untuk peningkatan daya saing investasi di Indonesia melalui penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha,

"Penyederhanaan persyaratan dasar perizinan dilakukan melalui layanan penerbitan KKPR oleh Kementerian ATR/BPN, layanan Persetujuan Lingkungan (PL) oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta layanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat" ungkap Menteri ATR/Kepala BPN.

Baca Juga: Ganjar Pranowo-Mahfud MD Akan Manfaatkan Infrastruktur Era Jokowi untuk Percepatan Indonesia Jadi Negara Maju

Hadi Tjahjanto lebih lanjut mengatakan bahwa KKPR merupakan representasi tata ruang sebagai panglima pelaksanaan pembangunan, dan sejalan dengan amanat yang tercantum dalam UU Penataan Ruang,

"Tentu, tujuannya untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan" tegasnya.

Tidak hanya itu, ia juga menambahkan bahwa UUCK sebagai payung hukum dalam memberikan kepastian investasi,

"Dengan adanya kepastian ini, maka akan mempercepat realisasi investasi, menyerap tenaga kerja dan meningkatkan kondisi sosial ekonomi." Pungkas Hadi Tjahjanto.

Baca Juga: Investasi Naik Tapi Lapangan Pekerjaan Sulit, Anies Baswedan Blak-blakan Beber Penyebabnya

Turut hadir dalam Rakornas 2023; Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Ad Interim Erick Thohir; Menteri Investasi/Kepala Badan Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia;Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan; Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.