Depan Prabowo dan Ganjar, Anies Bongkar Mudahnya Hukum Dibengkokkan Penguasa

Calon Presiden Koalisi Perubahan, Anies Baswedan buka suara terkait dengan gagasannya untuk menegakkan hukum di Indonesia. Hal ini disampaikannya di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Selasa (12/12).

Dalam paparannya selama empat menit, iamenyoroti terjadinya ketimpangan hukum yang terjadi mulai dari praktik penegakan hukum yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas masih sering terjadi di penegakan hukum.

Baca Juga: Anies Sebut Nihilnya Keadilan Jadi Masalah Utama Persoalan Utama HAM di Papua

"Apakah ini akan diteruskan? Tidak. Ini harus dirubah. Negara harus menempatkan hukum sebagai rujukan utama untuk memberikan kepastian," tegas Anies yang disambut gemuruh tepuk tangan pendukung paslon nomor urut 1.

Menurut Anies, hukum adalah alat untuk mencapai tujuan bernegara, bukan tujuan pribadi penguasa. Ketika prinsip tersebut tidak dipahami dan hukum tidak dijadikan rujukan utama, dan tidak dipegang erat oleh pemimpin tertinggi, maka produk hukum yang dihasilkan dan praktik hukum yang berjalan akan menjadi tidak adil, tidak bermanfaat, dan tidak memberikan kepastian.

"Ini adalah hukum di Indonesia. Yang dengan mudah dibengkokkan untuk kepentingan penguasa," tutur Anies.

Anies juga menyinggung tentang adanya milenial yang menjadi calon wakil presiden pada Pilpres 2024.

Baca Juga: Debat Perdana Capres, Anies Baswedan Singgung Cawapres Milenial: Kenyataannya Hukum Itu Bengkok

"Itu hanya satu orang, sementara ribuan Gen Z dan milenial lainnya ditangkap dan ditembaki gas air mata hanya karena mengkritik pemerintah. Apa ini yang mau dilanjutkan? Tidak! Ini yang harus kita ubah," kata Anies.

Apalagi pada 2019 terjadi demo penolakan hasil pilpres dari kubu Prabowo Subianto yang berujung pada tewasnya Gen Z dan milenial bernama Harun Ar Rasyid dan beberapa rekannya karena tertembak. 

Baca Juga: Lawan Ganjar-Prabowo, Anies Diyakini Telah Kuasai Semua Materi

"Sampai hari ini keadilan dan kepastian hukum bagi anak tersebut belum diwujudkan. Hukum lagi-lagi ditundukkan oleh kepentingan politik, negara tidak hadir. Apa ini yang mau dilanjutkan? Tidak! Ini yang harus kita ubah," tutur Anies lantang.

Yang ketiga, lanjut dia, peristiwa yang dialami Mega Suryani Dewi, seorang ibu muda yang meninggal akibat KDRT karena negara mengabaikan laporannya.

Baca Juga: Jago Public Speaking, Anies Baswedan Terlihat Akan Kantongi Swing Voters

"Sudah lapor, tetapi diabaikan. Negara tidak hadir untuk Ibu Mega. Apa ini yang mau dilanjutkan? Tidak! Ini yang harus kita ubah," sambungnya.