Anies Dilaporkan Soal Data Lahan Prabowo, JK: Jika Diperiksa, Minta Kesaksian Jokowi

Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla buka suara terkait peloporan Calon Presiden (Capres) nomor urut 1, Anies Baswedan, ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) beberapa waktu lalu.

Jusuf Kalla mengaku tak khawatir dengan pelaporan tersebut. Menurutnya gampang saja, seandainya dipanggil sebagai saksi, Anies bisa membawa Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk turut menjadi saksi.

Baca Juga: Kisruh 700 T, Relawan Pandawa 5 Laporkan Anies ke Bareskrim Mabes Polri

Pasalnya, Jokowi juga menggunakan data serupa terkait 340 ribu hektare luas tanah yang dimiliki Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto. Sementara Anies, tutur Jusuf Kalla, hanya mengulang data yang diungkap Jokowi pada debat capres periode 2019 silam.

"Kalau diperiksa gampang, Anies minta kesaksian dari Pak Jokowi. Kan dia pertama ngomong, Pak Jokowi. Paling bagus, kalau diperiksa," kata Jusuf Kalla kepada wartawan di kediaman, Jalan Brawijaya No. 6, Jakarta, Rabu (10/1/2024). 

"Anies kalau ditanya, 'dari mana datanya?' Dari Pak Jokowi. Panggil Pak Jokowi, aah baru ramai negeri ini," tambahnya.

Lebih jauh, Jusuf Kalla menegaskan Anies hanya mengulang data yang sebelumnya diungkap Jokowi. Dia bahkan menilai bagus, untuk mengungkap data asal luas tanah milik Prabowo. 

"Saya bilang bagus kalau Bawaslu periksa. Di tanya jumlah lahan itu kan, sedangkan asalnya itu ada semuanya itu dari data yang disampaikaan Pak Jokowi 5 tahun lalu," jelasnya. 

"Jadi kalau Anies dipanggil Bawaslu, dia kan mengatakan, 'saya cuma tiru'. Dasarnya Pak Jokowi nanti yang ditanya 'Pak Jokowi dapat data dari mana?' Nah itu nanti," tandasnya. 

Sebagaimana diketahui, kelompok yang mengatasnamakan Pendekar Hukum Pemilu Bersih (PHPB) resmi melaporkan Calon Presiden (Capres) nomor urut 1, Anies Baswedan ke Bawaslu.

Baca Juga: Anies Mengaku Diminta Jusuf Kalla Tak Maju Jadi Wapres

Adapun laporan itu dilayangkan usai Anies menyinggung kepemilikan lahan Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, seluas 340 ribu hektare dan anggaran Rp700 triliun untuk pembelian alutsista bekas di Kementerian Pertahanan.