Ditanya Lebih Pilih Kepentingan Pemerintah-Partai atau Rakyat, Jawaban Anies Baswedan Sungguh Mengejutkan Singgung Rekam Jejak

Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mendapat pertanyaan tajam di acara ‘Desak Anies’ edisi Ambon pada Senin (15/1/23) yang mana menanyakan di mana posisi Anies ketika kepentingan partai atau kekuasaan bertabrakan dengan kepentingan rakyat.

Menjawab hal tersebut, Anies mengungkapkan sebagai seorang pemimpin ia tak jarang menghadapi dilema pelik dalam mengambil keputusan.

Karenanya untuk menghadapi hal tersebut, menurut Anies pemimpin harus punya yang namanya patokan dalam mengambil keputusan.

“Saya ingin sampaikan ketika mengambil keputusan harus mengambil dasar, kita sering kali dalam hidup itu harus memutuskan di antara dilema-dilema, ketika berhadapan dengan dilema maka kita harus punya patokan, kalau tidak punya patokan maka ketika dia mengambil keputusan dia kana mempertimbangkan unsur untung rugi, yang untung diambil yang merugikan tidak diambil,” jelas Anies.

Baca Juga: Elektabilitas Anies Baswedan-Cak Imin Terus Menguat, Prabowo-Gibran bin Jokowi Mohon Siap-siap!

Adapun Anies menyampaikan dirinya punya 4 patokan dalam mengambil keputusan sebagai seorang pemimpin.

Pertama adalah prinsip keadilan dan kesetaraan, kedua terkait kepentingan publik, ketiga berdasar ilmu dan data, keempat terkait aturan yang ada.

Anies menegaskan dirinya memegang penuh patokan tersebut dengan yang paling utama memastikan sebuah keputusan memenuhi prinsip keadilan dan kesetaraan.

“Patokan kami ada 4, satu prinsip keadilan kesetaraan, mana yang memenuhi prinsip ini. Kedua kepentingan publik, mana yang lebih besar. Ketiga data ilmu fakta yang jadi rujukan. Keempat mendasarkan kepada aturan. Urutannya tidak saya balik,” tegasnya.

Ia pun mencontohkan soal rekam jejaknya selama memimpi Jakarta yang di mana ia tidak mengikuti aturan terbaru terkait upah minimum provinsi di mana hanya naik sekitar 0,8 persen.

Anies mengungkapkan dirinya memandang aturan tersebut tidak memenuhi unsur keadilan kepada para pekerja hingga akhirnya ia memperjuangkan kenaikan upah beda dengan apa yang ditetapkan oleh pusat.

“Saya sebagai Gubernur dapat aturan itu, harus bagaimana saya? Saya bilang tidak, saya gunakan UU kekhususan Jakarta untuk Jakarta tetap menggunakan aturan lama supaya ada rasa keadilan bagi UMP kita,” jelasnya.

Sikap tegas Anies berpihak pada pekerja/buruh itu bukannya tanpa tantangan, ia mengaku diprotes oleh pengusaha yang mengadu pada pimpinan partai politik.

Baca Juga: Dahsyat! Kampanye Dialog Anies Baswedan 'Desak Anies' Kalahkan Kampanye 'Gemoy' Andalan Prabowo

Hanya saja Anies mengaku tetap teguh pada patokan yang ia jadikan sandaran dalam mengambil sebuah keputusan.

“Apa yang terjadi? Saya diprotes, pengusaha-pengusaha, mereka kontak pimpinan partai karena kenal, kepada mereka saya jawab ‘kira-kira masuk akal sehat atau tidak rata-rata 8 persen sekarang jadi 0,8 persen?’, kedua kalau keputusan itu tidak adil maka dia tidak akan langgeng, keputusan yang tidak adil akan menimbulkan kemarahan, ini namanya panggilan demonstrasi, orang akan protes karena nggak masuk akal. Saya sering mengalami dilema itu, tapi karena adanya patokan saya bisa berdebat, tunjukkan prinsip keadilan menurut Anda adil atau tidak, pengusaha yang ketemu saya akhirnya bilang tidak adil tapi aturannya begitu. Saya sebagai pemegang aturan di Jakarta saya buat aturan yang berkeadilan, silakan di tempat lain kalau tidak mau melakukan itu,” jelasnya.