Misi Ketahanan Pangan Malah Libatkan Korporasi, Cak Imin: Fatal, Harus Diubah!
Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menyebut irigasi air pertanian di Indonesia tetap terbatas bahkan tanpa gangguan krisis iklim.
Hal itu dia ungkap dalam debat keempat Cawapres yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Minggu (21/1/2024) malam.
Baca Juga: Tips Memilih Capres, Istri Anies Baswedan: Perempuan Cerdas Akan Melihat Visi dan Misi
Bahkan, kata Cak Imin, pengadaan pangan nasional yang digaungkan pemerintah saat ini sama sekali tidak melibatkan pelaku pertanian. Menurutnya, pemerintah lebih memilih korporasi ketimbang pelaku pertanian.
"Tanpa krisis iklim pun, persawahan pertanian kita tidak memiliki air dan irigasi yang memadai," kata Cak Imin di JCC, Jakarta, Minggu (21/1/2024).
"Lebih fatal lagi, dalam mengadakan pengadaan pangan nasional, petani tidak dilibatkan dan bahkan melibatkan korporasi. Ini yang harus kita ubah," tambahnya.
Padahal, kata Cak Imin, potensi petani Indonesia besarnya luar biasa. Menurutnya, pengadaan lahan menjadi hal perlu dilakukan melalui reforma agraria.
Baca Juga: AMIN Muda Luncurkan 'One Day One AMIN' Kontribusikan 1 Juta Suara untuk Kemenangan Anies-Muhaimin
Di sisi lain, Cak Imin menegaskan bahwa pemerintah mesti menjaga produksi pupuk dengan harga yang terjangkau. Dia menyebut, kelangkaan pupuk tidak hanya dirasakan petani tradisional, melainkan juga petani besar.
"Bahkan banyak petani yang punya duit sebetulnya tapi pupuknya tidak ada. Bagaimana mungkin," tegasnya.
Baca Juga: Tak Hanya Dukung Gibran, Ratusan Pendukung Setia Jokowi Siap Menangkan PSI
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga menyinggung potensi pupuk organik. Menurutnya, optimalisasi pupuk organik juga berperan penting dalam meningkatkan produksinya. Cak Imin juga menilai, pemerintah perlu membangun program perlindungan gagal tanam yang diakibatkan karena perubahan iklim. Hal itu dinilai perlu untuk menghindari kekhawatiran petani.
"Tidak boleh kita melakukan pembiaran penati kita, sehingga kita kekurangan pangan, petani kita tidak diberi kesempatan untuk mengisi kekurangan pangan itu," tegasnya.
"Kualitas pangan kita bergantung juga kemampuan kita memfasilitasi agar petani kita lebih produktif lagi," tandasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Andi Hidayat
Editor: Aldi Ginastiar
Tag Terkait: