AMIN Bakal Hadirkan Menteri Jokowi Cawe-cawe dalam Kampanye Prabowo-Gibran

Ketua Tim Hukum Nasional (THN) Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN), Ari Yusuf Amir, berencana menghadirkan saksi menteri dari kabinet kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK).

Meski begitu, Ari menyebut kehadiran menteri menjadi kewenangan Majelis Konstitusi. Oleh karenanya, dia berharap permintaan itu dapat dipenuhi.

Baca Juga: Sidang Gugatan Pemilu: Jokowi Disebut Membiarkan Menterinya Cawe-cawe untuk Prabowo-Gibran

"Nanti pada waktunya kami akan mengajukan kepada Majelis Konstitusi untuk menghadirkan beberapa pejabat yang kami mintakan nanti. Tapi itu keputusannya pada majelis nanti menerima atau tidak, karena kami tidak punya kemampuan menghadirkan menteri-menteri tersebut," kata Ari kepada wartawan di Gedung MK, Jakarta, Rabu (27/3/2024).

Ari menilai, kehadiran menteri dalam sidang menjadi kunci dalam membuka fakta kecurangan di Pemilu. Dia menilai, publik mesti tahu secara utuh terkait peran menteri di dalam proses Pemilu. 

"Bagaimana misalnya Menteri Keuangan, penggunaan anggaran negara kita, Menteri Sosial penyaluran bansos-bansos kita. Itu penting sekali sebetulnya supaya masyarakat tahu dan kita betul-betul bisa memahami secara utuh," jelasnya.

Dengan begitu, Ari meyakini upaya pengkhianatan terhadap konstitusi bisa putuskan Majelis Konstitusi dengan seadil-adilnya.

Baca Juga: Sidang Gugatan Pemilu: Jokowi Menyalahgunakan Fasilitas Negara

"Tentang terjadinya pengkhianatan konstitusi, MK sebagai penjaga konstitusi kita, dapat memberikan putusan seadil-adilnya," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Anggota THN AMIN, Bambang Widjajanto mengungkap peran menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menenangkan pasangan calon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 lalu.

Baca Juga: Kunjungi Pasar Salakan, Presiden Jokowi Pantau Harga Beras

Adapun beberapa anggota kabinet yang dinilai membantu kemenangan Prabowo-Gibran, yakni; Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia.

Selain itu, Bambang juga mengungkap keterlibatan Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, dan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Raja Juli Antoni.

Bambang menyebut, pembiaran itu dilakukan Jokowi untuk memenangkan pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, di Pemilihan Presiden (Pilpres).

Baca Juga: Anis: 10 Tahun Jokowi Utang Menumpuk

"Sebagai upaya untuk memenangkan kontestasi, Presiden Jokowi ternyata juga menggerakan atau setidak-tidaknya membiarkan beberapa anggota menteri kabinet terlibat dalam kampanye paslon 02 serta pejabat negara lainnya," ungkap Bambang dalam sidang perdana PHPU di Gedung MK, Jakarta, Rabu (27/3/2024).