Wapres Ma’ruf Amin Pimpin Rapat Pleno BP3OKP: Percepat Pembangunan Otonomi Khusus Papua

Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin memimpin Rapat Pleno Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) di Istana Wapres, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 6, Jakarta Pusat, Senin,(27/5).

BP3OKP merupakan lembaga non-struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, dengan tugas utama melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi (SHEK) percepatan pembangunan dan pelaksanaan otonomi khusus di Papua. Badan ini diketuai oleh Wakil Presiden dan beranggotakan Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, serta satu orang perwakilan dari setiap provinsi di Papua.

Baca Juga: Wapres Ma’ruf Amin Akan Resmikan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia

Keenam anggota BP3OKP dari provinsi-provinsi di Papua adalah Albert Yoku (Papua), Irene Manibuy (Papua Barat), Pietrus Waine (Papua Tengah), Yosep Yolmen Yanowo (Papua Selatan), Hantor Mantuan (Papua Pegunungan), dan Otto Ihalauw (Papua Barat Daya). Penunjukan mereka dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden No. 15/M Tahun 2023 pada 5 April 2023.

Penetapan perwakilan daerah ini adalah bagian dari pendekatan pemerintah untuk melibatkan orang asli Papua dalam berbagai kebijakan percepatan pembangunan kesejahteraan Papua, terutama dalam mengawasi proses pembangunan di empat daerah otonom baru: Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Selatan, dan Provinsi Papua Barat Daya. BP3OKP berfungsi berbeda dari badan khusus Papua pada era sebelumnya dengan melibatkan langsung perwakilan dari setiap provinsi di Papua.

Rapat Pleno BP3OKP kali ini merupakan yang kedua, setelah sebelumnya diadakan di Jayapura pada 10 Oktober 2023. Rapat di Jakarta dihadiri oleh Mendagri, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Wakil Menteri Keuangan, keenam anggota BP3OKP, dan Kepala Sekretariat BP3OKP. Pembahasan dalam rapat mencakup tindak lanjut pembentukan empat daerah otonom baru, penyelesaian masalah beasiswa Siswa Unggul Papua, serta keberlanjutan pembangunan Papua di masa pemerintahan mendatang.

Dalam sambutannya, Wapres Ma’ruf Amin menekankan pentingnya kehadiran BP3OKP sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memajukan dan menyejahterakan masyarakat Papua. Wapres berharap agar anggota BP3OKP dapat memperkuat koordinasi dan pengendalian pelaksanaan program-program yang dibiayai oleh APBN/APBD/Dana Otonomi Khusus melalui mekanisme SHEK Otonomi Khusus Papua.

BP3OKP diamanahkan untuk mengemban misi besar dalam pembangunan Papua yang tercantum dalam Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) 2022-2041, yang meliputi Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Produktif, serta Papua Adil dan Damai. Pelaksanaan Rapat Pleno BP3OKP menjadi salah satu wadah untuk menyelesaikan secara efektif isu-isu strategis dan tantangan dalam pembangunan Papua.

Wapres Ma’ruf Amin menegaskan pentingnya kebijakan yang sesuai dengan kondisi riil di lapangan dan tepat sasaran. "Kebijakan untuk Papua harus sesuai dengan kondisi riil di lapangan dan tepat sasaran," tegas Wapres, menekankan bahwa "yang gatal yang digaruk."

Selama setahun bertugas, para anggota BP3OKP telah melaksanakan fungsi SHEK dengan baik di wilayah masing-masing, seperti mengomunikasikan kebijakan pemerintah untuk Papua kepada masyarakat, menjembatani aspirasi lokal, berkoordinasi dengan pemerintah daerah, serta terlibat aktif dalam forum-forum Musrenbang Daerah dan Nasional yang membahas percepatan pembangunan otonomi khusus Papua.

Baca Juga: Para Tokoh Papua Apresiasi Rekrutmen Polri untuk Papua

Ke depan, Wapres berharap agar anggota BP3OKP dari Papua semakin memperkuat komunikasi kebijakan antara pemerintah dan masyarakat, sehingga misi besar pembangunan dan kesejahteraan Papua dapat tercapai secara optimal.