Tekan Konflik Agraria, Pemerintah Kawal Pendaftaran Lahan Sawit di Indonesia

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Suyus Windayana, mengatakan jika pihaknya siap mengawal pendaftaran lahan perkebunan kelapa sawit di seluruh Indonesia.

Pasalnya, beberapa tahun ke belakang, isu sawit merupakan salah satu isu yang menjadi fokus utama pemerintah. Terutama terkait masalah keuangan, administrasi, dan penyelesaian sengketa agrarian yang terjadi.

Baca Juga: Keuntungan hingga Produktivitas, Kemitraan Jadi Kunci Optimalnya Ekosistem Sawit

“Saat ini telah ada sekitar 537 daftar perusahaan kelapa sawit di seluruh Indonesia yang siap diinventarisasi kepemilikan sertifikat lahannya oleh kantor pertanahan di masing-masing wilayah dan siap dikoordinasikan dengan dinas pertanian setempat terkait kepemilikan izin usaha perkebunannya,” ujar Suyus dalam keterangan pers yang diterima Warta Ekonomi, Rabu (24/7/2024).

Menurut Suyus, pemerintah sudah mengeluarkan izin bagi sekitar 16 juta hektare lahan sawit. Kendati demikian, yang sudah bersertifikat baru sekitar 7,9 juta hektare – 8 juta hektare lahan dengan total luas 11.000 bidang tanah.

"Ini menjadi perhatian karena sawit merupakan penghasil produk terbanyak di Indonesia, di satu sisi memang konfliknya cukup tinggi di lapangan itu,” ungkap Suyus.

Dalam keterangan yang sama, Agus Widjayanto selaku Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN menegaskan jika pihaknya berkomitmen dalam mengawal pengelolaan administrasi terkait lahan sawit, khususnya sengketa pertanahan (agrarian) dan Hak Guna Usaha (HGU).

Sedangkan, Kepala Keasistenan Utama III Ombudsman RI, Yustus Yoseph Maturbongs mengaku jika pihaknya mengapresiasi inisiatif dari Kementerian ATR/BPN tersebut yang terus bersinergi dengan Ombudsman RI. 

Baca Juga: BPDPKS Resmikan Ruang Imersif di Museum Perkebunan Indonesia, Jadi Sarana Edukasi Kelapa Sawit

Pihaknya berharap Kementerian ATR/BPN bersama pemangku kepentingan terkait dapat turut serta dalam peninjauan lahan sawit bersama dengan Ombudsman RI pada Agustus mendatang.