Menurunnya Daya Beli Kelas Menengah, Ekonomi Indonesia Terancam!

Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) mengkaji bahwa aktivitas ekonomi kelas menengah berperan signifikan terhadap pendapatan negara, khususnya dari sisi penerimaan pajak penghasilan, pajak property, hingga pajak kendaraan bermotor. Hal tersebut diungkap dalam kajian riset yang bertajuk "Rentannya Mesin Pertumbuhan Ekonomi".

Tim Kajian Makroekonomi, Keuangan, dan Ekonomi Politik LPEM FEB UI, dalam Seri Analisis Makroekonomi Indonesia Economic Outlook Kuartal III-2024 mengungkapkan bahwa kelas menengah berperan besar terhadap penerimaan negara, bahkan porsinya menjadi yang terbesar.

Baca Juga: Pengusaha Akui Kelas Menengah Sekarat, Pemerintah Kapan?

"Kelas menengah memegang peran yang sangat penting bagi penerimaan negara, menyumbang 50,7% dari penerimaan pajak," dikutip dari kajian yang disusun Jahen F. Rezki, Teuku Riefky, Faradina Alifia Maizar, Muhammad Adriansyah, dan Difa Fitriani itu, Jumat (9/8/2024).

Menurut tim tersebut, kontribusi tersebut sangat penting untuk mendanai program pembangunan publik, termasuk sumber daya manusia dan investasi infrastruktur. Untuk mendukung investasi, juga diperlukan strategi khusus untuk menjaga daya beli baik kelas menengah maupun calon kelas menengah.

"Jika daya beli mereka menurun, kontribusi pajak mereka mungkin berkurang yang berpotensi memperburuk rasio pajak terhadap PDB yang sudah rendah dan mengganggu kemampuan pemerintah untuk menyediakan layanan dan membiayai proyek pembangunan," tulis tim LPEM FEB UI.

Dengan kontribusi besar, itu, sayangnya LPEM FEB UI mencatat jumlah kelas menengah Indonesia kini menyusut jumlahnya. Berimplikasi langsung pada penerimaan pajak yang kini kian merosot.

Baca Juga: Ekonom Jelaskan Penyebab Kelas Menengah RI Diambang Sakaratul Maut

Untuk diketahui, kelas menengah di Indonesia pada tahun 2023 mencakup sekitar 52 juta jiwa dan mewakili sekitar 18,8% dari total populasi. Akan tetapi, jumlah penduduk kelas menengah baru-baru ini mengalami penurunan yang signifikan.

Selain jumlahnya yang terus menyusut, konsumsi kelas menengah juga LPEM FEB UI anggap terus merosot, seiring dengan semakin lemahnya daya beli mereka. Permasalahan ini pun berdampak langsung terhadap penerimaan negara karena kontribusi mereka yang besar terhadap total penerimaan negara.

Akan tetapi, dalam lima tahun terakhir tren tersebut mengalami penurunan. Porsi konsumsi calon kelas menengah turun sebanyak 41,9%.

Baca Juga: Bank Mandiri Dorong Implementasi ESG dan Transisi Nasabah Menuju Ekonomi Rendah Karbon

"Penurunan ini menunjukkan pengurangan konsumsi kelas menengah, yang mencerminkan potensi penurunan daya beli mereka," tulis tim kajian LPEM FEB UI dalam risetnya.

Berdasarkan catatan tersebut, tak ayal penerimaan pajak pemerintah saat ini mengalami kemerosotan. Beberapa waktu yang lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengumumkan bahwa penerimaan pajak pada semester I-2024 ini hanya sebesar Rp893,8 triliun.

Jumlah tersebut dikatakan menurun sebanyak 7,9% dari periode yang sama pada tahun lalu yakni sebesar Rp970,2 triliun. Pada paruh pertama tahun ini, penerimaan pajak pun baru sebesar 44,9% dari target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024.

Meski begitu, Sri Mulyani menganggap, penerimaan pajak yang turun itu karena harga-harga komoditas yang anjlok atau mengalami normalisasi, sehingga setoran pajak penghasilan atau Pajak Penghasilan (PPh) badan ikut merosot. Di antaranya adalah harga minyak mentah sawit (Crude Palm Oil/CPO) dan batu bara.

Baca Juga: HASAN Demo Day Jakarta 2024: Momentum Akselerasi Startup Halal, Dorong Pertumbuhan Ekonomi Syariah

"Dari sisi pajak Rp893,8 triliun terutama kalau kita lihat levelnya sebetulnya cukup comparable ini disamping penerimaan yang berasal dari komoditas base mengalami penurunan yang sangat tajam seperti yang kami sampaikan dari harga CPO, batu bara, dan beberapa harga komoditas lainnya," ucap Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR di Jakarta, Senin (8/7/2024) lalu.