Menuju Indonesia Emas 2045, OJK Harap Inklusi Keuangan Dapat Mencapai 98%

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru saja merilis program GENCARKAN dalam rangka mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan secara masif dan merata di seluruh Indonesia.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar mengungkapkan, target inklusi keuangan mencapai 98% menuju Indonesia Emas tahun 2045.

"Kami harapkan indeks inklusi keuangan nasional mencapai 98 persen pada perayaan Indonesia Emas 2025," pungkas Mahendra dalam pemaparan acara GENCARKAN, Jakarta, Kamis, (22/8/2024).

Baca Juga: Konsisten Dongkrak Literasi Dan Inklusi Keuangan, OJK Canangkan Program GENCARKAN

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi menyampaikan bahwa dari sisi literasi keuangan, program GENCARKAN diharapkan dapat menjangkau seluruh Kabupaten/kota dan menyasar seluruh kelompok prioritas dengan dukungan jaringan kantor PUJK yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

“Program GENCARKAN juga mendorong lahirnya 2 Juta Duta dan Agen Literasi dan Inklusi Keuangan yang dapat memberikan multiplier effect melalui beragam kegiatan edukasi keuangan bagi masyarakat luas. Program GENCARKAN juga akan dilakukan secara multikanal sehingga diharapkan dapat menjangkau hingga 50 juta rakyat Indonesia,” imbuh Friderica.

Selain itu, Hadir Menko Perekonomian Airlangga Hartanto selaku Ketua Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI)  menyampaikan, dalam mewujudkan target inklusi keuangan sebesar 98% di 2045, sebagai bentuk sinergi dan kolaborasi seluruh anggota serta untuk mengakselerasi peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat, berbagai program peningkatan inklusi keuangan telah dijalankan, yakni selama 2023 telah dilakukan edukasi keuangan yang menjangkau lebih dari 10 juta peserta.

"Untuk program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) juga sudah dijalankan dan secara kumulatif sejak 2015 telah berhasil membuka sekitar 58 juta rekening atau 86% dari total pelajar di Indonesia," jelasnya.

Selain itu, program pemberdayaan aset tidak berwujud juga telah banyak membantu masyarakat dan pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dalam mengakses layanan keuangan formal. Inovasi teknologi pada sistem pembayaran seperti QRIS juga sudah mencapai lebih dari 45 juta pengguna dan uang elektronik juga telah digunakan oleh sekitar 156,4 juta pengguna.

“Pengembangan layanan keuangan digital dan fintech saat ini telah mendorong perluasan akses pada layanan keuangan formal ke masyarakat yang secara tradisional terhambat untuk memperoleh layanan keuangan, karena alasan jarak, keterbatasan titik akses layanan keuangan, hambatan administratif maupun biaya,” ungkap Menko Airlangga.

Baca Juga: Lindungi Konsumen, OJK Fasilitasi Pertemuan Asuransi Jiwasraya dengan Pemegang Polis

Berbagai program bantuan Pemerintah yang disalurkan secara non tunai atau e-wallet juga telah meningkatkan inklusi keuangan nasional. Hal ini ditunjukkan diantaranya melalui Program Keluarga Harapan (PKH) yang disalurkan kepada 9,16 juta KPM, Prakerja yang telah diterima oleh lebih dari 18 juta penerima manfaat, Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang telah menjangkau lebih dari 43 juta debitur dengan total penyaluran kredit sebesar Rp449 triliun, Kartu Tani yang telah disalurkan kepada 10,69 juta petani dan KIP Kuliah yang telah disalurkan kepada 666,7 ribu mahasiswa.

Selain itu, ada juga BOS Non Tunai serta Program Transaksi Non Tunai pada layanan pemerintah juga telah terbukti mendukung inklusi keuangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.