Indonesia menghadapi tantangan serius dalam mengatasi tambang ilegal, masalah yang tidak hanya merugikan ekonomi negara tetapi juga merusak lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
Ahli pertambangan Ir. Wandi, menjelaskan bahwa Indonesia bisa belajar dari negara-negara lain yang telah berhasil memberantas tambang ilegal melalui pendekatan kesejahteraan dan pendidikan yang kuat.
Ir. Wandi mencontohkan Prancis sebagai salah satu negara yang berhasil mengatasi tambang ilegal. Di negara tersebut, kesejahteraan masyarakat yang tinggi dan sistem pendidikan yang baik telah mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kegiatan tambang ilegal.
"Di negara-negara maju, tambang ilegal hampir tidak pernah menjadi isu karena kesejahteraan masyarakatnya sudah baik dan pendidikannya cukup tinggi," ungkap Wandi. Menurutnya, Indonesia perlu meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan untuk mengatasi masalah tambang ilegal secara menyeluruh.
Wandi menekankan bahwa upaya memberantas tambang ilegal di Indonesia harus dimulai dari akar permasalahannya, yaitu kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan. Data pemilihan umum presiden terakhir menunjukkan bahwa 70-80% penduduk Indonesia memiliki tingkat pendidikan yang rendah.
"Kita harus memprioritaskan peningkatan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Jika masalah ini teratasi, tambang ilegal lambat laun akan hilang dengan sendirinya," jelas Wandi.
Selain itu, Wandi juga memberikan contoh sukses dari upaya formalisasi tambang ilegal di Indonesia. Beberapa tambang ilegal di Indonesia telah diubah menjadi koperasi dan dijadikan kontraktor resmi yang dibina langsung oleh perusahaan.
Meski demikian, tantangan tetap ada, seperti kasus korupsi yang menghambat program ini. Peran aktif pemerintah daerah dalam membina tambang rakyat agar tidak berkembang menjadi tambang ilegal juga dianggap sangat penting.
Sementara itu, Gita, perwakilan dari Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), menambahkan bahwa pemetaan rantai pasok menjadi salah satu strategi penting dalam mengatasi tambang ilegal.
Baca Juga: Tambang Ilegal, Bahlil: Sampai Ayam Tumbuh Gigi Tidak Selesai
"Kita perlu memahami bagaimana rantai pasok ini bekerja dan mengidentifikasi titik-titik yang menjadi sumber masalah," ujarnya.
Menurut Gita, regulasi yang ada, seperti Undang-Undang Minerba, sudah cukup tegas dalam melarang tambang ilegal dan memberikan sanksi kepada pelanggarnya. Namun, implementasi yang konsisten dan berkelanjutan sangat diperlukan.
Gita juga menyoroti pentingnya memiliki target yang jelas dan terukur dalam penanganan tambang ilegal.
"Kita tidak bisa berharap tambang ilegal hilang dalam sekejap. Dibutuhkan upaya berkelanjutan dengan timeline yang jelas, mulai dari pemetaan rantai pasok hingga penindakan," jelasnya.
Ia menekankan bahwa penanganan tambang ilegal harus dilakukan secara bertahap dan terus-menerus untuk mencapai hasil yang diinginkan.
Penanganan tambang ilegal di Indonesia memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terukur. Peningkatan kesejahteraan dan pendidikan masyarakat, pemetaan rantai pasok yang efektif, serta penerapan regulasi yang tegas dan konsisten adalah langkah-langkah kunci yang harus diambil.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Amry Nur Hidayat
Tag Terkait: