Kredit Foto: Rahmat Dwi Kurniawan
Jabatan Bahalil Lahadalia sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sepertinya bakal berlanjut pada periode kabinet Prabowo Gibran. Hal itu tersirat kala ia memberi sambutan di ’Penganugerahan Penghargaan Keselamatan Migas tahun 2024’ di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Senin (08/10/2024).
”Menyangkut ke depan, Wallahu A'lam Bishawab, hanya Tuhan yang punya kewenangan yang mengerti apakah kita ditempatkan di mana. Tapi rasa-rasanya sih angin-anginnya masih seperti angin minyak dan baunya masih bisa kita lihat,” ujarnya.
Terkait hal itu, kedepan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo-Gibran bakal memiliki program kedaulatan energi. Hal ini penting mengingat saat ini Indonesia masih sangat tergantung pada energi impor khususnya minyak dan liqufied petroleum gas (LPG).
”2024-2023-2022 itu lifting (minyak) kita menurun terus. Bahkan sekarang tinggal hampir 600.000 barel. Konsumsi kita sekarang 1 juta, jadi terbalik. Tahun 1996-1997 kita ekspor 1 juta, sekarang kita impor 1 juta barel per day,” lanjutnya.
Bahlil menuturkan kondisi ini harus segera diperbaiki dengan berbagai inisiatif kebijakan. Seperti, menyesuaikan aturan investasi hulu minyak dan gas bumi (migas) lebih fleksibel dengan cara mengeluarkan aturan gross split baru.
Inti perbaikan skema bagi hasil gross split adalah memberikan kepastian bagi hasil sekitar 75-95 persen bagi kontraktor, membuat Wilayah Kerja (WK) Migas Non Konvensional (MNK) lebih menarik, menyederhanakan parameter, dan memberikan pilihan yang lebih fleksibel (agile) kepada kontraktor. Selain itu KKKS juga diberikan keleluasaan untuk beralih ke skema gross split maupun ke cost recovery.
Baca Juga: Lewat Skema Gros Split Terbaru, Pemerintah Pastikan KKKS Dapat Bagi Hasil 75-95% di Bisnis Migas RI
”Maka kemudian kita ramping dari 29 (komponen item) menjadi 5 item untuk diberikan keleluasaan bagi kontraktor untuk memilih jalur mana agar kemudian bisa kita mengoptimalkan dan percepatan terhadap proses lifting kita. Itu dari sisi lifting,” kata Bahlil.
Kemudian untuk LPG, Bahlil mengungkapkan bahwa Prabowo Gibran juga memiliki rencana untuk membangun Industri LPG di dalam negeri.
”Gas LPG Kita juga dalam kondisi yang memperhatinkan karena konsumsi kita sekarang 8 juta ton per tahun. Kapasitas produksi kita cuma 1,7 juta ton. Jadi, kita impor 6-7 juta ton,” paparnya.
Baca Juga: Bahlil Tekankan Perguruan Tinggi di Indonesia Timur Harus Adaptif, Agar Mampu Kelola SDA
”Saya katakan Insyaallah ke depan, kalau Pak Prabowo punya program kedaulatan energi, kami akan sarankan agar segera membangun industri LPG dalam negeri, memanfaatkan bahan baku yang ada di negara kita dengan harga yang ekonomis,” sambungnya.
Terakhir ia mengatakan bahwa Prabowo siap mengakselerasi pemanfaatan B50 sebagai salah satu solusi dalam menghadirkan BBM yang lebih ramah lingkungan. Hal ini sejalan dengan upaya transisi energi RI untuk mencapai Net Zero Emission di tahun 2060 atau lebih cepat.
Baca Juga: CPO dan Tembaga Naik Pesat, Dorong Pertumbuhan Ekspor Nonmigas Indonesia di Agustus 2024
”Kalau kita membicarakan tentang net zero emission pada tahun 2060, saya pikir kita masih mempunyai cukup waktu untuk melakukan langkah-langkah yang terukur,” tutupnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Rahmat Dwi Kurniawan
Editor: Aldi Ginastiar