Pemprov Jabar Pastikan Pengembangan Pesantren Tertuang dalam Kamus SIPD dan RPJMD

Langkah serius diambil Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam membangun pondasi keagamaan masyarakat. 

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, menegaskan bahwa pengembangan pesantren dan pembangunan sarana keagamaan kini menjadi bagian tak terpisahkan dalam perencanaan pembangunan daerah ke depan.

"Pengembangan pesantren dan pembangunan sarana prasarana keagamaan ada dalam kamus SIPD APBD Tahun 2026 maupun dalam rancangan awal RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029," tegas Herman di Bandung, Sabtu (26/4/2025).

Terkait dengan pengembangan pesantren dalam kamus Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) nomenklaturnya adalah sebagai berikut: Pembangunan ruang kelas baru pesantren; ⁠Perbaikan ruang kelas baru pesantren; dan ⁠Pengembangan kegiatan pesantren. 

Adapun untuk sarana dan prasarana keagamaan, dalam kamus SIPD tercantum dengan nomenklatur: Operasional organisasi kemasyarakatan keagamaan lingkup provinsi Jawa Barat; ⁠Pembangunan dan rehabilitasi Mesjid/Mushola/tempat peribadatan lainnya; Sarana perlengkapan ibadah; dan Perbaikan MA Negeri/Swasta.

Baca Juga: Kebijakan Spontan Dedi Mulyadi Berdampak Positif, Pendapatan Pajak Jawa Barat Meningkat Signifikan

Sekda Herman juga mengatakan bahwa, kebijakan strategis pengembangan pesantren dan pembangunan keagamaan tercantum dalam rancangan awal RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029. 

"Tempo hari Pak Gubernur dan Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat sudah menandatangani nota kesepakatan rancangan awal RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029. Didalamnya dengan tegas mencantumkan kebijakan terkait pengembangan pesantren dan pembangunan keagamaan," jelasnya.

Kebijakan tersebut ada di Misi 1: Mewujudkan SDM Berkarakter Unggul. Tujuan 1: Terwujudnya SDM yang cageur bageur bener pinter singer. Sasaran: Mewujudkan masyarakat berpengetahuan, berwawasan, beretika dan berbudaya. Arah Kebijakan: Penguatan sekolah terbuka dan pesantren serta pengembangan sekolah berbasis agama, terutama pada daerah afirmasi.