Kuota HGBT dan Harga Tinggi Tekan Industri, PHK di Depan Mata

Gangguan pasokan gas bumi kembali menekan sektor industri dalam negeri. Terbatasnya suplai serta pembatasan kuota pemanfaatan harga gas bumi tertentu (HGBT) tidak hanya menurunkan kinerja produksi, tetapi juga mulai memicu pemutusan hubungan kerja (PHK).

Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin Aromatik Plastik (INAPLAS), Fajar Budiono, menyebut ada dua persoalan besar yang kini membebani industri, yakni pasokan dan harga gas. “Pasokan gas turun karena adanya maintenance di sejumlah titik prioritas, sementara harga gas yang tinggi berpengaruh langsung terhadap harga jual, sehingga kita tidak bisa bersaing,” ujarnya, Selasa (19/8).

Baca Juga: Berdampak pada Keberlangsungan Industri Manufaktur, Pengetatan HGBT Ancam 134.794 Pekerja

Menurut aturan HGBT, pelanggan hanya bisa memanfaatkan volume gas sebesar 48%. Jika melebihi kuota, industri dikenakan surcharge 120% dari harga US$14,8 per MMBTU atau sekitar US$17,8 per MMBTU. Skema ini dinilai membuat biaya produksi melonjak dan mempersempit ruang gerak industri.

“Industri saat ini masih bertahan dari serbuan barang impor asal China, terutama bahan baku plastik. Dulu mereka masih menjadi importir, sekarang sudah beralih menjadi eksportir. Kita sudah kewalahan, apalagi harga barang dari China jauh lebih murah,” kata Fajar.

Kondisi tersebut berdampak pada utilitas pabrik yang semakin rendah. Beberapa perusahaan bahkan sudah menghentikan produksinya. “Ada satu pabrik yang kini sudah berhenti produksi karena tidak mampu bersaing dengan produk dari China,” tambahnya.

Baca Juga: Akui HGBT Masih Ada Kendala, Menperin Buka Opsi Industri Pasok Gas dari Luar Negeri

Fajar memperingatkan, bila pembatasan kuota gas dan tingginya harga terus dibiarkan, industri hilir akan tertekan. Hal ini berpotensi memperbesar ketergantungan pada impor sekaligus mengancam jutaan tenaga kerja.

“Jika produksi berhenti, perusahaan otomatis tidak mendapat pemasukan. Ujung-ujungnya pasti berakhir pada PHK. Tinggal menunggu waktu saja, karena hingga kini belum ada kepastian kapan pasokan akan kembali normal,” tegas Fajar.

Ia pun mendesak pemerintah segera turun tangan dengan kebijakan berbasis data riil. “Faktanya, utilitas industri terus menurun dan PHK semakin banyak. Pemerintah diharapkan bisa melakukan pendataan dengan benar dan melakukan crosscheck,” tutupnya.