FORMAPPI Sesalkan DPR Menghindar, Aksi Massa Justru Makin Meluas

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI), Lucius Karus, menyatakan bahwa DPR dinilai tidak bijak dalam memberikan respons terhadap aksi massa yang berlangsung pada Senin (25/08/2025) dan Kamis (28/08/2025).

Menurutnya, selama empat hari massa berada di kompleks parlemen, DPR sebagai lembaga tidak menjumpai massa atau memberikan tanggapan resmi atas tuntutan yang disampaikan para pengunjuk rasa.

"Respons yang muncul justru adalah pernyataan anggota DPR Sahroni yang mendukung aparat untuk menangkap pengunjuk rasa yang anarkis dan di bawah umur," ujar Lucius.

Lucius menjelaskan bahwa tuntutan massa berfokus pada DPR karena berkaitan dengan tunjangan dewan yang dinilai terlalu tinggi.

"Alasannya karena tunjangan DPR dinilai terlalu tinggi sedangkan rakyat kebanyakan sedang kesulitan secara ekonomi.

Tujuan aksi demonstrasi agar tunjangan-tunjangan tersebut dibatalkan sekaligus mendorong DPR untuk lebih peduli pada rakyat," jelasnya.

Lucius juga menyoroti bahwa rapat-rapat DPR dibatalkan sehingga anggota dewan tidak berhadapan langsung dengan massa.

"Bagaimana bisa DPR justru memilih untuk menghindar. Rapat-rapat ditiadakan agar anggota tidak berhadapan langsung dengan massa.

Ini sungguh sebuah pilihan yang boleh dibilang tidak tepat," ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa aksi ini murni ditujukan kepada DPR, bukan pihak lain. Oleh karena itu, DPR seharusnya bertanggung jawab menghadapi tuntutan tersebut.

"Bagaimana bisa DPR sebagai wakil rakyat justru tidak merespons rakyatnya sendiri".

Siapa sesungguhnya anggota-anggota DPR ini. Bagaimana bisa mereka mengaku wakil rakyat, tetapi tidak mau bertemu dengan rakyat?" tegasnya.

Baca Juga: Polisi Curiga Ada Pihak Tunggangi Kerusuhan Demo DPR hingga Berujung Ricuh

Lucius juga mengingatkan bahwa hilangnya kepercayaan publik terhadap DPR dapat memengaruhi legitimasinya sebagai wakil rakyat.

"Fungsi DPR sebagai wakil rakyat itu didasarkan pada kepercayaan.

Kalau rakyat tidak percaya lagi seperti yang terlihat dalam aksi massa sepekan ini, seharusnya tidak ada alasan lagi anggota DPR melanjutkan perannya sebagai wakil rakyat," ujarnya.

Menyoroti adanya korban dalam aksi terbaru, Lucius mendesak DPR segera mengambil sikap.

"Dengan jatuhnya korban, DPR harus segera menyatakan sikap resmi mereka sekaligus memastikan aparat keamanan bekerja profesional dan tidak menggunakan kekerasan," kata Lucius.

Menurutnya, DPR tidak bisa lagi menghindar.

"Bukan waktunya lagi bagi DPR untuk diam, karena emosi rakyat semakin tinggi setelah jatuhnya korban.

Saatnya DPR membuktikan semua anggapan dan sikap tidak percaya publik kepada mereka dijawab melalui respons yang bijak dan tepat," tutupnya.