Celios Apresiasi Keputusan Prabowo Tunjuk Purbaya Gantikan Sri Mulyani, Tekankan Kebijakan Pro Rakyat

 Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, menilai pencopotan Sri Mulyani dari jabatan Menteri Keuangan di Kabinet Merah Putih sebagai langkah yang membawa angin segar bagi perekonomian nasional.

“Pengumuman pergantian Sri Mulyani dari posisi Menteri Keuangan merupakan berita yang positif bagi ekonomi,” ujar Bhima, Selasa (9/9).

Ia menambahkan, desakan agar Sri Mulyani diganti sebenarnya sudah lama digaungkan berbagai pihak, termasuk kalangan think tank dan masyarakat sipil.

Baca Juga: Kualitas Investasi Turun, CELIOS: Klaim Pengangguran Terendah Perlu Dikaji

Tuntutan itu sebagai bentuk kritik kepada Srimul yang dianggap tak mampu mendorong kebijakan pajak yang berkeadilan, pengelolaan belanja yang hati-hati, dan naiknya beban utang yang kian mempersempit ruang fiskal. 

CELIOS, kata Bhima akan mengawal setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Menkeu yang baru, Purbaya Yudhi Sadewa.

“Sebagai lembaga riset independen, CELIOS akan terus mengawal kebijakan Menteri Keuangan pengganti Sri Mulyani secara kritis dan objektif berbasis data,” katanya.

Bhima mengatakan, Menkeu Purbaya harus membuat beberapa kebijakan yang dapat mengembalikan kepercayaan publik. Pertama, memastikan strategi penerimaan pajak dilakukan dengan memperhatikan daya beli kelompok menengah dan bawah.

“Seperti menurunkan tarif PPN menjadi 8%, dan menaikkan PTKP menjadi Rp7 juta per bulan. Kebijakan pajak juga harus menyasar sektor ekstraktif melalui pajak produksi batubara, dan pajak windfall profit (anomali keuntungan),” lanjutnya.

Selain itu CELIOS berpandangan, pajak kekayaan berupa 2% merupakan hal urgen yang dapat dilakukan untuk menekan ketimpangan, sekaligus memperbesar penerimaan negara. 

Kedua, Menkeu Purbaya dapat mengevaluasi kebijakan efisiensi yang dibuat Srimul. Efisiensi anggaran wajib dilakukan tanpa menganggu pelayanan publik dan infrastruktur dasar.

“Karena [efisiensi anggaran Srimul] telah menimbulkan guncangan pada dana transfer daerah dan kenaikan pajak daerah yang merugikan masyarakat,” kata Bhima.

Ketiga, segera melakukan restrukturisasi utang pemerintah, menekan beban bunga utang, membuka ruang debt swap for energy transition (menukar kewajiban utang dengan program transisi energi), debt swap for nature (menukar utang dengan konservasi hutan/ mangrove/karst), dan debt cancellation (pembatalan utang yang merugikan). 

“Keempat, mencopot Wakil Menteri dan pejabat di Kementerian Keuangan yang melakukan rangkap jabatan di BUMN, karena bertentangan dengan keputusan MK dan menghindari konflik kepentingan,” beber Bhima.

Baca Juga: Celios Ungkap Pemerintah Bisa Raup Rp3,9 Triliun dari Cukai Minuman Berpemanis

Kelima, mengevaluasi seluruh belanja perpajakan (stimulus dan insentif fiskal) yang merugikan keuangan negara. CELIOS mendorong Menkeu Purbaya mengaudit perusahaan yang dapat tax holiday dan tax allowances, baik laporan keuangan maupun dampak yang dihasilkan.

“Tidak boleh lagi ada insentif fiskal yang memperburuk ketimpangan antara perusahaan skala besar dan pelaku usaha UMKM,” kata Bhima.

Selain itu, CELIOS juga mendorong transparansi pemberian insentif fiskal secara berkala kepada publik.