Dedi Mulyadi Ubah Paradigma Anggaran Jabar: Stop Proyek Mahal Tak Pro Rakyat, Fokus ke Rumah Murah dan Infrastruktur

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan perubahan besar dalam pola penggunaan anggaran Provinsi Jawa Barat. Ia menilai, selama ini anggaran kerap tersedot untuk proyek-proyek teknologi mahal yang hanya dinikmati segelintir orang, sementara kebutuhan dasar rakyat justru terabaikan.

“Dulu anggaran digital itu ratusan miliar bahkan triliunan, tapi yang menikmati hanya segelintir orang dengan dalih intelektual. Negara keluar uang Rp1,5 triliun, tapi hanya dibagi lima orang. Itu tidak adil,” tegas Dedi pada kegiatan Peluncuran Program Penguatan Ekosistem Perumahan “Imah Merenah, Hirup Tumaninah”, serta Sosialisasi KUR Perumahan di Bandung, Kamis malam (18/9/2025).

Menurutnya, paradigma tersebut harus segera diubah. Dari “anggaran orkestrasi” yang boros proyek digital menjadi “anggaran partisipasi” yang langsung menyentuh kebutuhan rakyat, seperti rumah layak huni, jalan, listrik untuk warga miskin, hingga drainase.

Baca Juga: Bukan Cuma Laporan Indah, Dedi Mulyadi Dorong Pembangunan Jabar Berdasarkan Realitas Rakyat

“Seorang intelektual tidak boleh menyengsarakan komunal, karena akan memicu konflik sosial. Maka saya rubah semua, orientasinya sekarang adalah pembangunan partisipatif,” katanya.

Dedi mengungkapkan, lonjakan anggaran infrastruktur di Jawa Barat kini sangat signifikan diantaranya Jalan provinsi: dari Rp400 miliar kini naik menjadi Rp3 triliun. Penerangan Jalan Umum (PJU): dari Rp20 miliar menjadi hampir Rp1 triliun, Listrik untuk warga miskin: dari Rp20 miliar menjadi Rp450 miliar serta Bangunan pendidikan: dari nol, kini mendekati Rp1 triliun.

“Yang paling rakyat butuhkan itu sederhana: jalan bagus, rumah layak, atap tidak bocor. Itu yang harus kita prioritaskan,” tambahnya.

Dedi juga menjelaskan sedang membuka program kerja sama dengan para bupati dan wali kota agar pekerja mendapat akses ke rumah murah serta perlindungan jaminan ketenagakerjaan.

Baca Juga: Dedi Mulyadi Tegaskan Birokrat Harus Peka pada Rakyat, Bukan Hanya Mengejar Jabatan

“Sekarang orang dari berbagai kabupaten sedang daftar. Sistemnya nanti harus terhubung dengan pemda. Kalau mereka punya jaminan kerja, ada asuransi, lalu akses ke rumah murah, maka siklus ekonomi rakyat akan bergerak,” jelasnya.

Selain itu, Dedi menginstruksikan bahwa setiap proyek jalan di Jawa Barat wajib dilengkapi drainase. Menariknya, ia mewajibkan drainase dibuat manual, bukan produk pabrikan.

“Tujuannya supaya kualitas bangunan terjaga sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja,” pungkasnya.