Menhub Dudy: Integritas dan Akuntabilitas Jadi Prioritas Kemenhub

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) kembali menegaskan komitmennya menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. 

Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, menyampaikan hal ini dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kemenhub Tahun 2024 di Kantor Pusat Kemenhub, Jakarta.

“Kami menegaskan bahwa seluruh jajaran di lingkungan Kementerian Perhubungan akan segera mengambil tindakan nyata. Penguatan sistem pengawasan internal akan terus dilakukan, demikian pula perbaikan tata kelola penerimaan negara bukan pajak serta pengelolaan belanja dan aset negara agar lebih transparan dan akuntabel,” ujar Menhub Dudy, Jumat (3/10/2025).

Baca Juga: Kemenhub Bangun Bandara dan Pelabuhan di Papua untuk Pangan

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan pengawasan internal, perbaikan tata kelola penerimaan negara bukan pajak (PNBP), pengelolaan belanja, serta pencatatan aset dan persediaan secara tertib.

Hasilnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Kemenhub. Predikat ini diraih untuk ke-12 kalinya secara beruntun sejak 2013 hingga 2024.

Menhub Dudy menekankan bahwa keberhasilan meraih opini WTP bukan sekadar prestasi administratif, melainkan refleksi konsistensi seluruh jajaran dalam menjalankan prinsip tata kelola yang baik. 

“Capaian ini menunjukkan keseriusan seluruh jajaran dalam menegakkan tata kelola yang baik,” ucapnya. 

Selain itu, ia juga mengajak seluruh pegawai menjadikan capaian WTP sebagai dorongan memperkuat integritas dan kepercayaan publik.

Baca Juga: Angka Kecelakaan Membengkak, Kemenhub Soroti Peran Daerah

Dalam kesempatan yang sama, BPK menyerahkan laporan hasil pemeriksaan atas pengelolaan anggaran Kemenhub 2024. Adapun laporan meliputi pemeriksaan atas laporan keuangan, pelaksanaan kewajiban pelayanan publik bidang angkutan kereta api ekonomi dan angkutan laut penumpang ekonomi dalam negeri, serta pinjaman luar negeri dari Asian Development Bank (ADB) dan World Bank.

Selain itu, Menhub juga menekankan pentingnya tindak lanjut atas rekomendasi BPK. Hingga Semester I 2025, tingkat penyelesaian tindak lanjut mencapai 87,29 persen. 

“Kami akan menyiapkan SOP sebagai pedoman bagi seluruh unit kerja dalam rangka tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, agar langkah-langkah perbaikan dapat dijalankan secara sistematis, terukur, dan tepat waktu,” tambahnya.

Sekedar informasi, turut hadir dalam acara ini Wakil Menteri Perhubungan Suntana, Pimpinan I BPK RI Dr. Nyoman Adhi Suryadnyana, Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK Sarjono, serta pejabat tinggi madya dan pratama di lingkungan Kemenhub.