Pasar Mobil Listrik di Asia Tenggara: yang Bikin Pembeli Masih Ragu, Belinya Tinggi, Harga Jualnya Ancur

Negara-negara besar seperti Amerika Serikat, China dan Singapura telah melindungi bagi konsumen dari kerugian akibat pembelian kendaraan.

Seperti diterapkannya aturan tentang Lemon Law, yakni aturan perlindungan konsumen yang memberikan kesempatan bagi konsumen menempuh jalur hukum jika pabrikan otomotif menjual kendaraan yang cacat.

Thailand pun tengah bersiap menerapkan aturan tersebut karena dinilai sebagai langkah-langkah perlindungan yang lebih kuat, di tengah pasar otomotif yang sedang lesu.

Berdasarkan Manon Suklamai dari Universitas Teknologi Thonburi, King Mongkut ditemukan bahwa ada lebih dari 400 pengguna EV dan membandingkan praktik regulasi global sebagai kepastian pembeli.

Konsumen merasa mobil listrik di Thailand masih mempunyai risiko keamanan baterai, ketentuan garansi yang tidak jelas, dan layanan purna jual yang tidak adil, menurut sebuah studi terbaru dari Dewan Konsumen Thailand (TCC).

"Penarikan produk tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang mengkhawatirkan -- itu adalah tanda tanggung jawab dari produsen," kata Manon.

"Thailand sangat membutuhkan mekanisme perlindungan konsumen yang jelas dan komprehensif, dan undang-undang lemon bukan hanya tentang memaksa penggantian, tetapi juga tentang meningkatkan kualitas produk dari produksi hingga layanan purnajual."

Studi ini mengidentifikasi tiga area utama yang perlu diperhatikan: keselamatan dan kurangnya standar terpusat terutama untuk sistem baterai, pencegahan kebakaran, pemasangan pengisi daya rumah, dan tanggap darurat; kerangka hukum dan purnajual yang tidak jelas termasuk ketentuan garansi yang tidak jelas, pemrosesan klaim yang lambat, waktu tunggu suku cadang yang lama, dan registrasi yang rumit untuk kendaraan listrik yang dimodifikasi atau dikonversi; serta ketidakstabilan ekonomi dan hilangnya kepercayaan konsumen yang diakibatkan oleh pemotongan harga mendadak pada model-model baru yang menurunkan nilai mobil bekas dan meningkatkan beban utang, serta ketidakpastian tentang keberadaan produsen dan importir dalam jangka panjang.

Para peneliti juga menemukan bahwa peluncuran model kendaraan listrik baru dengan harga tinggi, yang diikuti oleh penurunan harga yang cepat, telah membuat pembeli awal merasa dirugikan dan merusak kepercayaan pasar.

Volatilitas ini tidak hanya memengaruhi konsumen tetapi juga mengganggu industri otomotif dan stabilitas keuangan secara luas, kata para peneliti.

Studi TCC juga membandingkan situasi Thailand dengan enam wilayah lainnya. Ditemukan bahwa Eropa, Tiongkok, dan Amerika Serikat telah menetapkan kerangka kerja yang serupa dengan undang-undang lemon, yang mewajibkan produsen dan dealer untuk bertanggung jawab atas kendaraan yang cacat atau kendaraan yang memerlukan perbaikan rutin.

Sementara itu, Jepang memberlakukan sanksi tegas kepada pelanggar untuk mencegah masalah terjadi di sumbernya, katanya.

Di sisi lain, Thailand terus menghadapi keluhan konsumen yang berulang dan tidak memiliki mekanisme pencegahan formal untuk melindungi pembeli kendaraan listrik, catatnya.

Tim peneliti mengusulkan paket kebijakan komprehensif yang melibatkan koordinasi antar berbagai lembaga untuk memastikan keadilan, keamanan, dan stabilitas di pasar kendaraan listrik.

Bapak Manon mengatakan bahwa tuntutan hukum harus menjadi "pilihan terakhir" dan bahwa kebijakan pencegahan yang kuat lebih krusial.

"Jika Thailand mengembangkan standar yang solid untuk manufaktur, konversi, instalasi, layanan purna jual, dan asuransi -- beserta langkah-langkah keamanan untuk stasiun pengisian daya dan bangunan -- masalah kendaraan listrik yang berulang akan menurun secara signifikan," katanya.

Ia menambahkan bahwa Thailand sekarang berada pada tahap penting, bertransisi dari pusat perakitan mobil global menjadi basis produksi kendaraan listrik, dan oleh karena itu harus berfokus pada peningkatan konten lokal dan transfer teknologi untuk memperkuat industri dan daya saing domestik. Laporan tersebut menyimpulkan bahwa penerapan langkah-langkah ini akan meningkatkan kepercayaan konsumen, mendorong keadilan, mengurangi risiko keselamatan dan utang, serta membantu Thailand mencapai tujuannya menjadi pusat regional berkelanjutan untuk kendaraan listrik.

TCC mendesak semua instansi pemerintah terkait untuk mengintegrasikan upaya mereka dan bertindak cepat untuk mewujudkan rekomendasi ini menjadi kebijakan yang konkret.