Bank Mandiri Pakai Dana Pemerintah Rp40,7 triliun Untuk 24.000 Pelaku Usaha

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk atau Bank Mandiri telah menyalurkan dana penempatan pemerintah sebesar Rp40,7 triliun hingga kuartal III 2025. Angka tersebut setara dengan 74 persen dari total alokasi Rp55 triliun.

Direktur Bank Mandiri Totok Priyambodo mengungkapkan bahwa realisasi penyaluran dana tersebut Bank Mandiri terus memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong percepatan ekonomi nasional.

“Dapat kami sampaikan, hingga 30 September 2025, realisasi penyaluran kredit dari dana saldo anggaran Lebih Kementerian Keuangan di Bank Mandiri telah mencapai 74% dari total penempatan dana sebesar Rp55 triliun,” kata Totok dalam Paparan Publik Laporan Keuangan Triwulan III 2025 Bank Mandiri, Senin (27/10/2025).

Baca Juga: Aset hingga Kredit Konsolidasi Bank Mandiri Tumbuh di Kuartal III 2025

Totok mengatakan, penyaluran dana tersebut kepada lebih dari 24.000  pelaku usaha di 15 sektor strategis nasional.

Selain itu, penyaluran juga difokuskan pada sektor-sektor berorientasi ekspor, padat karya, serta UMKM yang diharapkan dapat menopang pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan. 

“Penyaluran kami fokuskan pada segmen UMKM dan industri padat karya serta sektor strategis lainnya seperti perkebunan dan ketahanan pangan, kemudian hilirisasi sumber daya alam dan energi terbarukan, layanan kesehatan, manufaktur, dan kawasan industri,” urainya. 

Baca Juga: Bank Mandiri Wujudkan RI Lebih Hijau Lewat Looping for Life

Totok menyatakan, seluruh penyaluran dijalankan dengan prinsip kehati-hatian serta pelaporan yang transparan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Enurutnya, penempatan dana mendukung fungsi intermediasi Bank Mandiri dengan memperkuat struktur likuiditas dan menjaga biaya dana tetap efisien, dimana mengingat sumber pendanaan berasal dari penempatan pemerintah dengan cost of fund yang relatif lebih rendah dibandingkan rata-rata pasar.

“Terkait potensi penambahan penempatan dana, Bank Mandiri akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan agar dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi perekonomian nasional sekaligus menjaga ruang ekspansi usaha secara berkelanjuta,” terangnya.