Kopdes Merah Putih Bisa Bantu Jaga Stabilitas Harga Pangan hingga Inflasi

Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih dipastikan akan menjadi saluran baru bagi pemerintah untuk melakukan upaya stabilisasi harga pangan hingga inflasi setelah beroperasi.

Ini disampaikan Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah dan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih serta Program Tiga Juta Rumah, yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri di Kampus IPDN, Jatinangor, Senin (27/10/2025).

Baca Juga: Di Tengah Dinamika Ekonomi, Koperasi SBW Jatim Mampu Bukukan Aset hingga Rp244 Miliar

Ia melanjutkan Kopdes juga dapat menjadi lembaga ekonomi terbawah yang dapat langsung menjadi channel distribusi terhadap program-program pemerintah yang terkait dengan penyaluran bantuan sosial ataupun subsidi ke masyarakat.

"Ketika operasionalisasi koperasi ini berjalan maka proses monitoring terhadap inflasi akan lebih detail dan komplit dan intervensi pemerintah (untuk mengendalikan inflasi) bisa langsung dilakukan melalui Koperasi Desa," kata Menkop Ferry, dikutip dari siaran pers Kemenkop, Rabu (29/10).

Selain itu, Menkop Ferry juga kembali menegaskan bahwa Kopdes/Kel Merah Putih juga dapat berfungsi sebagai offtaker dari hasil produksi masyarakat baik dari sektor perkebunan, pertanian hingga kerajinan. Produk-produk dari masyarakat tersebut dapat disimpan di dalam gudang yang dikelola oleh Kopdes untuk kemudian produk tersebut dapat didistribusikan kembali kepada masyarakat ketika terjadi gejolak harga. Di sinilah Kopdes/Kel Merah Putih dapat menjadi salah satu instrumen untuk mengendalikan dan melakukan stabilisasi harga. 

“(Contohnya) gabah dari petani bisa dibeli oleh Koperasi kemudian disimpan di gudang. Ini juga dalam rangka untuk membantu menjaga stok dan mencegah lonjakan harga,” katanya.

Menutup sambutan, Menkop Ferry berharap operasionalisasi Kopdes/Kel Merah Putih secara nasional di tahun 2026 mendatang diharapkan Kopdes/Kel Merah Putih akan membantu pencapaian target pemerintah yaitu pertumbuhan ekonomi 8 persen dan juga swasembada pangan nasional. Dengan mandiri dari sisi pangan dan energi, Indonesia diharapkan dapat menekan impor produk-produk yang menjadi kebutuhan hidup rakyat Indonesia.

“Kalau koperasi desa berjalan, negara kembali hadir menguasai produk yang menjadi hajat hidup orang banyak. Kita bisa kurangi impor dan membangun swasembada pangan, energi, dan sektor strategis lainnya,” tutur Menkop Ferry.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menilai peran koperasi desa sangat strategis dalam pengendalian inflasi di daerah. Ia menilai Keberadaan Kopdes akan menjadi saluran distribusi baru bagi pemerintah terhadap seluruh program-program strategis yang langsung menyasar kepada masyarakat terbawah. 

“Problem selama ini ketika kita melakukan intervensi harga salurannya belum tentu sampai ke desa. Maka kuncinya adalah Koperasi Desa," kata Menteri Tito.

Terkait dengan target inflasi, pemerintah telah menetapkan tingkat inflasi secara tahunan sebesar 2,5 persen plus minus 1 persen. Hingga periode September 2025 tercatat besaran inflasi sebesar 2,65 persen.

Sebagai upaya mencapai target tersebut, Menteri Tito sangat berharap peran dari Koperasi Desa dapat optimal dalam rangka menjaga stabilitas harga dan tingkat inflasi terutama di desa. “Kalau saja Kopdes ini berjalan di semua daerah, ekonomi lokal akan bergerak, dan inflasi bisa lebih stabil karena operasi pasar dilakukan langsung melalui koperasi,” katanya.