Pemerintah Dorong AI untuk Berantas Perdagangan Manusia

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menegaskan bahwa kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) harus dimanfaatkan sebagai alat untuk memberantas praktik perdagangan manusia yang kini banyak terjadi di ruang digital.

“Teknologi AI telah disalahgunakan menjadi pendorong utama terjadinya perdagangan manusia. Untuk itu, kita perlu memastikan bahwa AI dikembangkan dengan etis, memperhatikan hak asasi manusia, memprioritaskan pelindungan data pribadi, serta menyesuaikan dengan norma hukum dan sosial setempat,” ujar Nezar dalam forum Stay Safe in Digital Space: Behind the Screen – Trafficking is Closer Than You Think yang digelar Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC), dikutip dari keterangan resmi, Kamis (6/11/2025).

Menurut Nezar, perkembangan teknologi telah mengubah pola perdagangan manusia dari ruang fisik ke ruang digital. Media sosial, situs kerja daring, dan platform kencan kini menjadi sarana baru bagi jaringan lintas negara untuk merekrut dan mengeksploitasi korban.

Baca Juga: Menkomdigi: AI Bisa Gantikan 85 Juta Pekerjaan, Tapi Ciptakan 90 Juta Peluang Baru

“Volume data yang besar tidak lagi bisa ditangani dengan pendekatan manual. Dibutuhkan kemampuan analisis otomatis berbasis AI untuk mengidentifikasi pola kejahatan,” ujarnya di hadapan delegasi internasional, pakar keamanan siber, dan perwakilan lembaga PBB.

Ia menilai AI dapat membantu aparat penegak hukum dalam mendeteksi aktivitas mencurigakan di ruang siber secara dini, memetakan jaringan pelaku kejahatan, melacak transaksi ilegal, hingga mempercepat proses penegakan hukum.

“Langkah ini memberi peluang besar bagi sistem peradilan untuk bekerja lebih cepat, akurat, dan berkeadilan,” tambahnya.

Baca Juga: Program Startup dari Komdigi Hasilkan Investasi US$60 Juta

Nezar menekankan, pemanfaatan teknologi harus menjadi solusi bagi perlindungan manusia, bukan sumber ancaman baru. Karena itu, pemerintah mendorong penerapan etika sebagai landasan utama dalam pengembangan dan penggunaan AI.

Ia menjelaskan bahwa pendekatan etis merupakan bagian dari strategi nasional untuk menciptakan ruang digital yang aman, terpercaya, dan beradab. Selain itu, kebijakan ini juga memperkuat posisi Indonesia sebagai pelaku aktif dalam diplomasi digital global serta mitra strategis dalam upaya internasional memerangi kejahatan kemanusiaan lintas negara.