Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Solidaritas dan Teknologi Kunci Kemandirian Pekerja Digital?

        Solidaritas dan Teknologi Kunci Kemandirian Pekerja Digital? Kredit Foto: Istimewa
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Institut for Development of Economics and Finance (INDEF) menilai penguatan solidaritas dan pemanfaatan data merupakan kunci utama bagi pekerja digital dalam meningkatkan posisi tawar di ekonomi platform.

        Dosen Ilmu Hubungan Internasional UGM, Suci Lestari Yuana, menjelaskan, pekerja digital menghadapi tantangan kolektif akibat sistem kerja yang individual dan tersebar, sehingga perlu membangun kekuatan bersama berbasis data.

        “Tantangan terbesar terletak pada lemahnya solidaritas akibat sifat kerja yang individual dan tersebar. Untuk itu, inisiatif seperti Gig2gether menjadi contoh penting dalam membangun kekuatan kolektif berbasis data dan pengalaman lapangan,” kata Suci, Kamis (13/11/2025).

        Baca Juga: Paradoks Ekonomi Digital: Pekerja Platform Naik Dua Kali Lipat, Pendapatan Turun

        Menurutnya, akses terhadap data menjadi instrumen penting untuk memperkuat voice pekerja, seperti dalam negosiasi tarif, kebijakan insentif, atau alasan penonaktifan akun. 

        Selain itu, transparansi data juga dinilai dapat mencegah perusahaan menghindari tanggung jawab terhadap pekerja.

        “Prinsip pertama, pencegahan penghindaran tanggung jawab perusahaan, menjadi landasan penting untuk memastikan keberimbangan hubungan kerja,” ujarnya.

        Baca Juga: Ekonomi Digital Dorong 31,5 Juta Pekerja Mandiri

        INDEF menilai praktik di beberapa negara, seperti Spanyol, bisa menjadi rujukan dalam memperkuat hak pekerja digital agar dilibatkan dalam perumusan kebijakan tarif dan evaluasi sistem kerja.

        Kesadaran kolektif pekerja digital, kata Yuana, harus dibangun melalui pendidikan sosial dan pemanfaatan teknologi agar mampu memahami sistem kerja algoritmik dan memperjuangkan hak secara terukur.

        “Dialog sosial tidak boleh berhenti pada formalitas seperti seminar atau forum rutin, melainkan harus memastikan ketiga prinsip ini berjalan nyata dalam setiap interaksi dan perundingan antara pekerja, perusahaan, dan pemerintah,” tegasnya.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Azka Elfriza
        Editor: Annisa Nurfitri

        Bagikan Artikel: