Aduan Scam Digital di Jabar Tertinggi Nasional, DPRD Desak Pemerintah Gerak Cepat Lindungi Warga

Jawa Barat bahkan tercatat sebagai provinsi dengan jumlah aduan scam tertinggi di Indonesia, mencapai 6.957 laporan sepanjang September 2025.

Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat menyoroti maraknya kasus penipuan keuangan digital atau scam yang semakin mengkhawatirkan.

Anggota Komisi III DPRD Jawa Barat, Tetep Abdulatip, menyampaikan keprihatinannya dan mendesak pemerintah untuk merespons cepat tingginya kasus tersebut.

“Saya prihatin Jawa Barat sebagai provinsi tertinggi tingkat pengaduan scam secara nasional. Ini perlu respon cepat dari pemerintah,” ujar Tetep di Bandung, Jumat (14/11/2025).

Baca Juga: Dorong Investasi dan Keadilan Aset, Bank Tanah - Pemprov Jabar Sepakat Optimalkan Tanah Negara untuk Publik

Menurut Tetep, langkah paling mendesak yang harus diambil pemerintah adalah penguatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat. Masyarakat dinilai perlu dibekali pemahaman yang memadai agar tidak mudah terjebak dalam penipuan digital.

Ia menegaskan bahwa meningkatnya akses internet dan pesatnya produk keuangan digital tidak diimbangi dengan edukasi yang memadai.

“Pemerintah harus aktif melakukan kampanye berkelanjutan agar masyarakat berhati-hati menggunakan layanan keuangan digital,” tegasnya.

Tetep menilai edukasi publik menjadi upaya preventif yang paling efektif dalam menekan laju aduan scam di Jawa Barat. Di tengah kondisi ekonomi yang “tidak baik-baik saja”, masyarakat semakin rentan terhadap tawaran keuangan palsu, investasi bodong, hingga pinjaman ilegal.

Selain literasi, Tetep juga menekankan pentingnya penguatan regulasi dan penegakan hukum untuk mengantisipasi kejahatan digital yang kian kompleks.

“DPRD Jawa Barat mendorong pemerintah membuat regulasi sesuai kewenangan untuk melindungi masyarakat. Kita akan kaji kewenangan daerah agar bisa melahirkan aturan yang melindungi masyarakat,” ungkapnya.

Ia meminta pemerintah menyusun regulasi yang adaptif serta menindak tegas para pelaku scam tanpa kompromi.

Tingginya kasus scam juga disebut berkaitan dengan masih terbatasnya akses masyarakat terhadap kredit formal yang murah dan mudah. Situasi ini membuat warga lebih mudah tergiur pinjaman instan dari sumber ilegal.

Baca Juga: Realisasi Investasi Jabar Tembus Rp218 Triliun, WJIS 2025 Dorong Optimisme Kejar Target Nasional

Karenanya, DPRD mendorong pemerintah memperluas program kredit inklusif seperti Kredit Mesra dari Bank BJB, lengkap dengan pelatihan dan pendampingan keterampilan.

“Bantuan atau pinjaman tanpa pelatihan dan pendampingan tidak akan efektif. Warga harus diberi skill agar memanfaatkan program dengan baik,” kata Tetep.

Tetep juga menyoroti pentingnya mengaktifkan kembali Satuan Tugas (Satgas) pemberantasan aktivitas keuangan ilegal agar lebih efektif dalam melakukan pemantauan dan penindakan.

Ia menegaskan, Satgas tidak boleh bersifat seremonial atau hanya “ada di atas kertas”.

“Jangan sampai Satgas itu hanya dibentuk saja tapi tidak ada aksinya!” pungkasnya.