KESDM Dorong PLN Segera Rampungkan Lisdes dan BPBL 2025

Staf Ahli Kementerian ESDM Bidang Perencanaan Strategis, Jisman P. Hutajulu mendorong agar PT PLN (Persero) segera merampungkan program listrik desa (Lisdes) dan bantuan pasang baru listrik (BPBL) pada tahun anggaran 2025. Tahun ini, target program menyasar 1.285 lokasi.

"Tolong Pak Dirut segera, ini sudah ditunggu-tunggu masyarakat, karena kita sudah merdeka 80 tahun tapi masih ada yang belum berlistrik," ucapnya dalam Electricity Connect 2025 di Jakarta, Rabu (19/11/2025).

Meski demikian, Jisman mengakui bila anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah terbilang telat. Sebagaimana diketahui, anggaran Lisdes dan BPBL tahun ini merupakan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) yang baru digulirkan pada akhir Agustus 2025. Jumlah anggaran tersebut sebesar Rp4,3 triliun, yang merupakan bagian dari total ABT Kementerian ESDM sebesar Rp6.287,95 miliar.

Baca Juga: Hadir di COP30, PLN Perkuat Posisi Indonesia di Pasar Karbon Global lewat Investasi Transisi Energi

"Jadi tahun ini ya, dengan anggaran 3 triliun lebih, kita akan menerangi 1.285 lokasi," lanjutnya.

Khusus BPBL, ia menjelaskan bahwa selama tiga tahun terakhir, sudah ada sekitar 155.000 rumah tangga yang menerima program ini, dan tahun ini targetnya mencapai 255.000 rumah tangga.

"Ada yang berbasis desa, ada yang berbasis dusun. Kita cek, jadi ada sekitar 10.068 lokasi (total) dan di dalamnya ada sekitar 1,28 juta calon pelanggan," jelasnya.

Lebih jauh, ia menerangkan bahwa saat ini rasio elektrifikasi—jumlah rumah tangga yang sudah berlistrik dibandingkan total rumah tangga—sudah menyentuh 98,54%, yang dilayani oleh PLN.

Meski di angka 98,54% itu masih ada beberapa subsistem kecil yang belum dilayani 24 jam. Tantangan tersendiri muncul di daerah remote atau 3T, banyak di wilayah Timur, seperti Papua, NTT, dan Maluku.

Baca Juga: Menyulut Harapan, Menerangi Desa: Kisah Sukses Lisdes dan BPBL

"Kami sudah menghitung untuk melistriki ini semua, dibutuhkan anggaran yang cukup besar, sekitar Rp61 sekian triliun (dalam 5 tahun ke depan), dengan sekitar Rp2,5 triliun untuk pemasangan gratis terhadap rumah-rumah tangga yang tidak mampu karena memang dari PLN dibutuhkan untuk biaya penyambungannya," tutupnya.