Skema BKK Perkuat Kolaborasi Daerah untuk Transportasi Publik

Pemerintah Provinsi Bali bersama pemerintah kabupaten/kota di wilayah Sarbagita menyepakati skema Bantuan Keuangan Khusus (BKK) sebagai model pembiayaan bersama untuk menjaga keberlanjutan operasional Trans Metro Dewata.

Adapun kesepakatan tersebut dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) setelah berakhirnya dukungan APBN pada 2024.

Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata, Djoko Setijowarno, menilai skema ini penting untuk memastikan layanan publik tetap berjalan. 

“Dengan adanya dukungan Bantuan Keuangan Khusus, pemerintah kabupaten/kota kini dapat berkontribusi langsung dalam memperkuat sistem transportasi publik yang terintegrasi dan inklusif,” ujarnya.

Baca Juga: APBN Tak Lagi Menopang, Transportasi Bali Berubah Skema?

Adapun BKK menjadi dasar pembagian beban pendanaan antarwilayah. Diketahui bahwa skema ini mengatur pembiayaan berdasarkan panjang lintasan rute yang dilalui Trans Metro Dewata. 

Tercatat, Denpasar sendiri menanggung 40,27% lintasan sepanjang 129,37 km, Badung 42% atau 134,93 km, Gianyar 13,5% atau 43,57 km, dan Tabanan 4,1% atau 13,39 km. Beban subsidi dibagi proporsional mengikuti struktur tersebut.

Terhitung, total subsidi operasional yang dikeluarkan melalui BKK pada 2025 mencapai Rp56,34 miliar. Pemerintah Provinsi Bali menanggung 30%, sedangkan pemerintah kabupaten/kota menutup 70% sisanya.

Adanya alokasi terbesar berasal dari Kabupaten Badung sebesar Rp16,56 miliar, disusul Kota Denpasar Rp15,88 miliar, Gianyar Rp5,35 miliar, dan Tabanan Rp1,64 miliar.

Baca Juga: Ketergantungan Motor Ancam Ekonomi Bali?

Kolaborasi lintas daerah ini, kata Djoko, penting mengingat tantangan operasional masih besar, mulai dari perbaikan headway, keterbatasan infrastruktur halte, hingga perlunya integrasi dengan angkutan penumpang.

“Tantangan terbesar Trans Metro Dewata adalah bagaimana mencapai titik di mana pemda memiliki komitmen anggaran yang kuat untuk menjamin keberlanjutan,” katanya.

Skema BKK dipandang memberi ruang bagi daerah untuk meningkatkan kualitas layanan transportasi publik. Pemerintah daerah dapat menambahkan sumber pendanaan non-APBD melalui tiket, iklan, atau potensi dana pungutan wisatawan mancanegara.

Melalui BKK, Bali menempatkan pembiayaan bersama sebagai fondasi utama layanan transportasi publik regional, sekaligus mendorong integrasi antardaerah dalam mendukung mobilitas masyarakat.