Risiko Ekonomi Membayangi Dapur Program Makan Bergizi Gratis

Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) menilai pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyimpan risiko ekonomi yang tinggi bagi pengusaha dan pengelola dapur sebagai pelaksana di lapangan. Risiko tersebut muncul seiring kompleksitas operasional program nasional, mulai dari keamanan pangan hingga gangguan distribusi.

Ketua Umum APPMBGI Abdul Rivai Ras menyampaikan bahwa dalam berbagai dinamika pelaksanaan MBG, pelaksana dapur kerap menjadi pihak yang paling terdampak ketika terjadi persoalan.

“Dalam berbagai dinamika yang mewarnai perjalanan Program Makan Bergizi Gratis, mulai dari kasus keracunan massal hingga gangguan distribusi di lapangan, pengusaha dan pengelola dapur kerap menjadi kelompok yang paling terdampak,” ujar Abdul Rivai, dalam acara Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Peluncuran Hasil Survei APPMBGI di Jakarta, Rabu (17/12/2025).

Baca Juga: APPMBGI Bakal Kawal Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis

Ia menjelaskan, dampak yang dihadapi tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menjalar ke aspek ekonomi, hukum, dan reputasi. Ketika terjadi insiden, pengelola dapur harus menanggung biaya tambahan, sementara sorotan publik dan potensi risiko hukum langsung mengarah kepada pelaksana di lapangan.

Menurut Abdul Rivai, posisi pengusaha dan pengelola dapur MBG berada di lapisan paling bawah dari rantai kebijakan, namun justru memikul tanggung jawab paling besar. Panjangnya mata rantai kebijakan dan kompleksitas tata kelola sering kali luput dari perhatian ketika persoalan muncul.

“Pengusaha dan pengelola dapur MBG sering kali berada di lapisan paling bawah dari rantai kebijakan, namun justru memikul tanggung jawab paling besar,” katanya.

Baca Juga: Keracunan MBG Tembus 15 Ribu Kasus, Kerugian Ekonomi Ditaksir Capai Belasan Miliar

APPMBGI menilai kondisi tersebut berpotensi menggerus keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis jika tidak diimbangi dengan sistem perlindungan dan pendampingan yang memadai. Tanpa standar kerja yang jelas dan konsisten, risiko ekonomi akan terus ditanggung sepihak oleh pelaksana di lapangan.

Asosiasi juga menegaskan bahwa dapur MBG merupakan titik paling krusial dari keseluruhan program. Dari dapur inilah kualitas gizi penerima manfaat ditentukan, disiplin sanitasi dijalankan, serta keamanan pangan dijaga setiap hari.

“Program sebesar apa pun, dengan anggaran setinggi apa pun, pada akhirnya akan berdiri atau runtuh di titik paling dasar ini, yaitu dapur,” ujar Abdul Rivai.

Menurut APPMBGI, penguatan kapasitas pengusaha dan pengelola dapur menjadi faktor penting untuk memastikan program berjalan aman, akuntabel, dan berkelanjutan. Tanpa perlindungan dan pendampingan yang memadai, akumulasi risiko ekonomi dinilai dapat melemahkan fondasi program dan berdampak pada keberlangsungan pelaksanaan di lapangan.